Polemik yang melibatkan materi stand-up Pandji Pragiwaksono di acara Mens Rea baru-baru ini memicu reaksi dari banyak pihak, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dalam pandangannya, penting untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi, sekaligus menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
Hasto menegaskan, partai politik harus mengambil sikap ketika hak-hak fundamental terancam, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat. Ia menyarankan agar perbedaan pendapat tidak dihadapi dengan tindakan yang melibatkan aparat penegak hukum secara berlebihan.
“Ketika aparat penegak hukum mulai mengintervensi hak-hak fundamental, maka tindakan itu perlu diwaspadai,” jelasnya. Hasto mengatakan bahwa demokrasi harus dilindungi dari tindakan yang dapat merusak prinsip-prinsip dasarnya.
Sebagai tambahan, Hasto menyebutkan bahwa berbagai tokoh dari partainya, seperti Djarod, Adil, dan Paulus, juga sepakat bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang perlu dijaga oleh semua pihak. “Gagasan harus dilawan dengan gagasan, dan bukan dengan tindakan represif,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya untuk tidak menggunakan pasal-pasal hukum yang multitafsir dalam merespons kritik atau pendapat. Dalam konteks ini, ia merujuk pada pengalaman sejarah Bung Karno yang pernah menghadapi peradilan dengan pasal yang sama, mengingatkan kita agar hal serupa tidak terjadi lagi.
Membahas Hak Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi
Pandji Pragiwaksono, sebagai seorang komedian dan entertainer, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Dalam masyarakat demokratis, suara-suara kritis seperti ini harus dihargai, bukan ditindaklanjuti dengan ancaman hukum. Hasto menekankan bahwa demokrasi yang sehat adalah yang bisa menampung beragam pendapat.
Penting untuk memahami bahwa perdebatan publik seharusnya dapat dilakukan dalam suasana yang konstruktif. Hasto mengingatkan, “Kita harus bisa membedakan antara kritik kebijakan dengan serangan personal.” Ini adalah langkah untuk menjaga martabat semua pihak yang terlibat.
Di samping itu, Hasto juga menyatakan bahwa budaya timur yang menjunjung tinggi etika dan penghormatan adalah bagian integral dari masyarakat. Etika ini, menurutnya, sudah ada jauh sebelum hukum terapkan dan perlu untuk dipertahankan dalam interaksi sehari-hari.
“Perilaku yang menghina, apalagi terhadap sosok pemimpin, jelas tidak baik. Kita adalah bangsa yang religius dan beradat,” lanjut Hasto. Dengan demikian, dia berharap masyarakat lebih mengedepankan etika daripada sekadar mematuhi hukum tertulis.
Namun, Hasto menekankan pentingnya untuk tetap mengkritik kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai. “Penyeimbang dalam demokrasi tidak boleh bergeser menjadi serangan personal. Kita bicara tentang kebijakan, bukan urusan pribadi,” jelasnya.
Menimbang Etika dan Hukum dalam Penghormatan kepada Pemimpin
Seiring dengan berkembangnya zaman, masih ada perdebatan mengenai cara yang tepat untuk menunjukkan penghormatan kepada pemimpin. Hasto percaya bahwa penghormatan seharusnya muncul dari kesadaran etis masyarakat, bukan dipaksakan melalui ancaman hukum. “Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap warga negara,” ujarnya.
Pemahaman ini harus dilanjutkan dengan praktik di lapangan. Hasto berpendapat, penting untuk menyadari bahwa tidak semua kritik merupakan penghinaan, tetapi justru sebagai bentuk keikutsertaan dalam proses demokrasi. “Kritik adalah bagian dari kontrol sosial yang sehat,” tambahnya.
Meski terdapat pasal-pasal hukum yang mengatur tentang penghinaan, Hasto menegaskan bahwa pemerintah telah menjamin bahwa pasal tersebut tidak akan disalahgunakan. “Rasa hormat kepada pemimpin harus dibangun dari kesadaran dan pemahaman masyarakat,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa jika perdebatan dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak emosional, maka masyarakat akan lebih mampu menerima kritik yang membangun. “Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap individu dalam masyarakat kita,” ucap Hasto.
Terakhir, Hasto menegaskan pentingnya menjalin komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. “Dialog yang terbuka akan memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat,” tutupnya.
