Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengungkapkan pandangannya terkait upaya pengembalian payung hukum KPK ke versi sebelumnya. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat otoritas lembaga dalam pemberantasan korupsi di negara ini.
Menurutnya, revisi undang-undang yang telah dilakukan membawa dampak negatif terhadap kinerja KPK. Hal ini bisa berpotensi melemahkan perjuangan melawan praktik korupsi yang marak di berbagai sektor pemerintahan.
Yudi Purnomo juga menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap perubahan undang-undang ini tidak hanya berasal dari internal KPK, melainkan juga dari masyarakat umum. Dukungan publik dirasa sangat penting untuk mendorong pemerintah melakukan revisi kembali terhadap undang-undang KPK.
Pentingnya Kembali ke Payung Hukum yang Kuat
Pada tahun 2019, revisi undang-undang KPK telah menuai banyak kritik, baik dari masyarakat maupun para pengamat hukum. Banyak pihak yang berpendapat bahwa perubahan tersebut justru mengurangi kemampuan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
Yudi menekankan bahwa mengembalikan undang-undang KPK ke versi sebelumnya bisa memperkuat posisi lembaga dalam menindak pelanggaran. Keberadaan payung hukum yang solid akan memberikan perlindungan lebih baik terhadap penyidik dalam melaksanakan tugasnya.
Kekhawatiran akan penanganan perkara korupsi menjadi semakin serius setelah perubahan tersebut. Sejumlah kasus besar yang pernah ditangani KPK berpotensi terhambat jika undang-undang yang berlaku tidak mendukung kinerja mereka.
Dukungan Masyarakat dan Pentingnya Transparansi
Dukungan masyarakat dalam proses pengembalian undang-undang KPK ke versi lama sangat menentukan keberhasilan tersebut. Yudi mencatat, partisipasi publik dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat terkait masalah ini.
Transparansi dalam proses legislasi juga perlu diperhatikan. Jika masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan, mereka akan lebih mendukung upaya untuk memperbaiki undang-undang KPK.
Partai politik dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menciptakan tekanan tersebut. Dengan bersatu dalam tuntutan yang sama, mereka bisa mendengungkan suara rakyat untuk perbaikan hukum di KPK.
Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK bagi Pemberantasan Korupsi
Perubahan undang-undang KPK seharusnya dipandang dengan seksama, terutama dampaknya terhadap pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Jika tidak hati-hati, hal ini dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin lemah dan kurang efektif.
Yudi menambahkan bahwa keberlangsungan penegakan hukum yang konsisten sangat tergantung pada ketegasan dan keberanian KPK. Mereka perlu memiliki instrumen hukum yang kuat agar tidak ragu-ragu dalam bertindak terhadap para pelanggar.
Keberhasilan pencapaian tujuan lembaga anti-korupsi juga sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bersinergi. Hal ini termasuk dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.
