Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim Transformasi Reformasi Polri. Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam institusi kepolisian. Beliau telah menekankan pentingnya transformasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya untuk meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta. Peningkatan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan yang ada di era modern saat ini.
Pembentukan tim reformasi Polri tercantum dalam Surat Perintah bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025. Surat perintah ini menandakan keseriusan Polri dalam melakukan perubahan yang cepat dan efektif.
Langkah Strategis Dalam Reformasi Polri untuk Akuntabilitas Publik
Trunoyudo mengungkapkan bahwa surat perintah ini merupakan langkah nyata Polri dalam pengelolaan transformasi institusi. Melalui kerjasama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sistematis untuk masalah yang ada.
Transformasi ini diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap jajaran kepolisian. Masyarakat membutuhkan polisi yang lebih profesional dan terbuka dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, reformasi bukan hanya sekadar jargon, tetapi nyata dalam implementasinya.
Dalam konteks ini, tujuan reformasi bersifat luas dan mendasar, melibatkan seluruh aspek satuan kerja di Polri. Grand Strategy Polri untuk periode 2025–2045 menawarkan kerangka kerja yang jelas dan terarah dalam pencapaian tujuan tersebut.
Komposisi Tim Reformasi yang Beragam dan Professional
Tim reformasi ini terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah dari Polri. Kapolri berperan sebagai pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjabat sebagai penasihat yang bertujuan memberikan dukungan dan pengarahan strategis.
Ketua tim reformasi ini adalah Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, yang diharapkan dapat membawa perspektif baru ke dalam tim. Pangkalan kepangkatan yang beragam ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi Polri.
Dengan kombinasi pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai situasi yang ada, tim reformasi ini diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai program yang bersifat inovatif. Hal ini penting agar reformasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Transformasi Institusi: Menuju Polri yang Lebih Modern dan Transparan
Proses dan tujuan reformasi ini tidak hanya akan mengubah cara kerja Polri, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, diharapkan kepercayaan publik terhadap Polri dapat terbangun kembali.
Inisiatif ini menandakan bahwa Polri siap untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan global, diperlukan keberanian untuk memasuki fase baru dalam menjalankan fungsi kepolisian.
Selain itu, transisi ini perlu melibatkan semua pihak dalam sipil dan pemerintah. Dukungan luas dari masyarakat dan stakeholder lain akan memberikan dampak positif dalam upaya transformasi Polri yang lebih progresif dan modern.
