Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari baru-baru ini mengungkapkan bahwa lebih dari 5.000 siswa dari berbagai lokasi mengalami keracunan akibat makanan bergizi gratis (MBG). Kasus paling banyak ditemukan di Jawa Barat, menyoroti masalah serius terkait keamanan pangan di program tersebut.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat bahwa hingga September 2025, dari 1.379 Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG), hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan, dan 312 SPPG yang benar-benar menjalankan SOP tersebut. Hal ini menunjukkan ada langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi keracunan yang terjadi.
Qodari menegaskan pentingnya penerapan SOP Keamanan Pangan dalam mengatasi masalah yang mencuat. Selain itu, Kemenkes juga menyediakan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai dokumen resmi yang menjamin pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.
Dia juga menambahkan bahwa SPPG yang terlibat dalam program MBG seharusnya memiliki SLHS dari Kemenkes sebagai langkah pencegahan keracunan pangan. Upaya ini diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih aman dan efektif.
Dalam diskusi lebih lanjut, Qodari menekankan bahwa setiap program tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Hingga saat ini, dari 8.583 SPPG, hanya 34 yang sudah memiliki SLHS, sementara 8.549 lainnya masih belum terdaftar.
Pentingnya Standar Pangan dalam Program Gizi Nasional
Perhatian terhadap keamanan pangan dalam program gizi nasional sangatlah krusial. Mengingat banyaknya siswa yang terkena dampak, sudah saatnya kita meninjau kembali kebijakan dan prosedur yang ada. Kualitas bahan pangan harus terjamin agar tidak mengakibatkan keracunan.
Regulasi yang ketat akan membantu memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan yang lazim. Tanpa adanya kontrol yang baik, risiko keracunan makanan akan terus menghantui program-program publik seperti ini.
Pentingnya akreditasi dan sertifikasi untuk setiap penyelenggara gizi tidak bisa dilebih-lebihkan. Tanpa jaminan dari badan berwenang seperti Kemenkes, masyarakat akan kesulitan untuk mempercayai kualitas makanan yang disediakan.
Kerjasama antar lembaga juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan. Kementerian Lain dan badan pengawas harus saling berkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dan pelaku bisnis.
Masyarakat sebagai pengguna juga berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan kejanggalan. Dalam era informasi, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan dalam Pelaksanaan SOP Keamanan Pangan
Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan SOP Keamanan Pangan adalah kurangnya pemahaman di kalangan penyelenggara. Banyak pihak mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya setiap langkah dalam menjaga keamanan pangan.
Pendidikan dan pelatihan yang baik untuk staf di SPPG sangat diperlukan. Dengan edukasi yang tepat, mereka dapat lebih memahami tanggung jawab dan prosedur yang harus dijalankan agar tidak ada kesalahan yang menyebabkan keracunan.
Fasilitas dan peralatan yang memadai juga tak kalah penting. SPPG harus dilengkapi dengan sarana yang mendukung agar setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Tanpa ini, semua usaha akan sia-sia.
Masyarakat juga seringkali kurang teredukasi tentang apa yang seharusnya mereka konsumsi. Penyuluhan tentang pentingnya makanan bergizi dan aman dapat membantu menciptakan kesadaran akan risiko keracunan.
Di masa depan, perlu ada audit secara rutin untuk memastikan bahwa semua SOP diikuti dengan baik. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga menekan terjadinya insiden keracunan.
Langkah-Langkah Mitigasi Keracunan Pangan dalam Program MBG
Mitigasi keracunan menjadi kata kunci dalam menyelamatkan reputasi program MBG. Langkah pertama yang harus diambil adalah menerapkan dan menjalankan SOP Keamanan Pangan secara konsisten di semua SPPG.
Audit berkala dan pengawasan dari berbagai pihak akan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai prosedur. Tim pengawasan independen bisa dibentuk untuk menilai kepatuhan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Sistem pelaporan yang transparan juga harus diciptakan. Masyarakat dan pengguna program harus merasa aman untuk melaporkan jika terdapat masalah, tanpa rasa khawatir akan dampak negatif bagi mereka.
Pendidikan bagi penyelenggara dan masyarakat akan menjadi jembatan penting dalam menurunkan angka keracunan. Memahami pentingnya pangan sehat dan aman dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam program-program yang ada.
Dengan komitmen bersama, keracunan akibat program MBG dapat diminimalisasi. Kunci kesuksesan terletak pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk menjaga keamanan pangan ke depannya.
