Ahli hukum pidana, Chairul Huda, baru-baru ini memberikan kesaksian ahli dalam sebuah sidang praperadilan yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berfokus pada penetapan status tersangka Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Chairul menjelaskan bahwa penetapan tersangka Nadiem tidak sah karena tidak adanya bukti konkret mengenai kerugian keuangan negara. Menurutnya, bukti yang diperlukan haruslah berupa audit resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Chairul menegaskan bahwa alat bukti yang relevan untuk mendukung klaim kerugian keuangan negara harus berasal dari auditor negara. Penjelasan ini menggambarkan pentingnya proses hukum yang berlandaskan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika berbicara mengenai kasus Nadiem, Chairul menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung memberikan estimasi kerugian, hal tersebut tidak lah cukup. Kerugian yang dijadikan dasar penetapan tersangka haruslah jelas dan terukur, bukan hanya sekadar dugaan tanpa landasan yang kuat.
Penjelasan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Ini
Chairul menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penetapan tersangka haruslah berupa kerugian nyata atau actual loss. Konsep ini bertentangan dengan apa yang disebut sebagai potential loss, yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam proses penetapan tersangka.
Dia menambahkan bahwa tanpa adanya laporan resmi dari BPK, penetapan tersangka menjadi cacat hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya standar dan prosedur yang diikuti dalam menanggapi dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam konteks ini, Chairul juga menggarisbawahi perlunya adanya audit BPK yang sah. Dia berpendapat bahwa meskipun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat juga dapat melakukan perhitungan, keabsahan hasil audit tetap terletak pada BPK.
Penjelasan yang diberikan Chairul mengingatkan kita akan kompleksitas sistem hukum yang ada. Proses hukum haruslah mengikuti prosedur yang jelas, agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Pentingnya Menggunakan Bukti yang Sah dalam Hukum Pidana
Bukti yang sah merupakan aspek kunci dalam setiap proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana korupsi. Chairul menegaskan bahwa bukti tidak hanya sekadar angka atau statistik, tapi harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kasus ini, Chairul menginginkan kejelasan mengenai proses penghitungan kerugian yang melibatkan auditor negara. Agar penetapan tersangka dapat dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta yang kongkrit.
Tidak jarang, informasi yang diterjemahkan secara sepihak dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses hukum. Chairul mendorong agar semua bukti diperiksa secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil dapat bertanggung jawab dan sesuai hukum.
Penting untuk memahami bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus dikerjakan dengan cermat. Hal ini untuk menghindari penetapan status tersangka yang berpotensi merugikan individu yang tidak bersalah.
Proses Hukum dan Peran Auditor dalam Menentukan Kerugian
Proses hukum yang melibatkan dugaan tindak pidana membutuhkan pembuktian yang jelas dan terang. Chairul mengemukakan bahwa hanya BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan adanya kerugian keuangan negara, sesuai dengan undang-undang yang ada.
Dia percaya bahwa auditor negara memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan laporan kerugian. Dengan cara ini, proses hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel, jauh dari dugaan atau spekulasi yang belum terbukti.
Chairul juga menyampaikan bahwa kejelasan dalam proses audit dan laporan resmi dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semua pihak harus diawasi dan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di bawah hukum.
Bahwa keuangan negara harus dipertahankan dengan baik adalah tanggung jawab semua individu yang terlibat dalam pengelolaannya. Keterlibatan BPK dalam menentukan kerugian juga mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik dalam pemerintahan.
