Pembangunan nasional di Indonesia membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi dalam program-program yang dijalankan oleh kedua entitas ini untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Acara yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bima menjelaskan bahwa kedua posisi ini menjadi motor penggerak birokrasi yang penting untuk menyukseskan program pembangunan di tingkat daerah.
“Peran Sekda dan Kepala Bappeda adalah kunci bagi kepala daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan,” tegas Bima. Ia menambah bahwa kebijakan yang diambil harus mampu menjawab tantangan yang ada dan tetap sejalan dengan prioritas nasional.
Pentingnya Sinkronisasi Antara Pusat dan Daerah dalam Pembangunan
Dalam konteks pembangunan, Bima menggarisbawahi bahwa sinkronisasi antara kebijakan di pusat dan daerah sangatlah penting. Semua pihak harus saling mendukung dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap program yang ada dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pemerintahan kini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran, termasuk Transfer ke Daerah. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, tujuan pembangunan bisa terhambat, dan berakibat pada kinerja yang tidak optimal.
“Kita tidak boleh mengabaikan setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan kebijakan ini, karena itu semua harus saling mendukung demi kesejahteraan rakyat,” ungkap Bima. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada satu pihak, tetapi merupakan hasil sinergi semua elemen pemerintahan.
Membangun Kepemimpinan yang Kuat di Lingkungan Birokrasi
Salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi adalah pentingnya kepemimpinan di dalam birokrasi. Bima menekankan bahwa Sekda dan Kepala Bappeda harus menjadi teladan dalam disiplin dan integritas, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurutnya, keberhasilan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat akan sangat berpengaruh pada cara kerja seluruh birokrasi. Pembinaaan yang baik di lingkungan pemerintah daerah amat penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan tingkat efisiensi dalam menjalankan program-program pembangunan.
“Disiplin dan integritas ini harus menjadi bagian dari DNA kita sebagai aparatur sipil negara,” jelas Bima. Ia berharap ke depannya semua pihak mampu menjaga standar tinggi tersebut agar setiap kebijakan yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Peran Kolaborasi Antar Daerah dan Sektor Swasta
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya kolaborasi bukan hanya antar pemerintah daerah, tetapi juga dengan sektor swasta. Kerja sama yang erat antara pihak-pihak ini dapat mempercepat proses pembangunan di berbagai daerah.
“Kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman daerah lain yang sukses dalam menyelenggarakan program-program pembangunan,” sambung Bima.
Melalui kerjasama ini, diharapkan adanya pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih baik antara daerah dan sektor swasta, sehingga semua program pembangunan bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif.
Forum untuk Meningkatkan Sinergi Pusat dan Daerah
Rakor ini diadakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan Selama pelaksanaannya yang berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, seluruh peserta diharapkan dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bertukar pikiran dan pengalaman.
Pemerintah berharap melalui forum ini, semua kebijakan dapat diintegrasikan dengan baik antar kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah. Sinergi yang kuat akan mampu mempercepat langkah-langkah pembangunan yang membawa dampak langsung kepada masyarakat.
Bisa dikatakan bahwa tujuan akhir dari Rapat Koordinasi ini adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan, sehingga bisa diimplementasikan dalam bentuk nyata yang bermanfaat langsung bagi rakyat Indonesia.
