Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya dalam mendukung kabupaten dan kota dalam memanfaatkan pendanaan alternatif yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan. Langkah ini sangat penting mengingat adanya penyesuaian terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang diprediksi akan memengaruhi pembangunan di Sumatera Utara dalam waktu dekat.
Dari data yang ada, pemerintah daerah di Sumut diprediksi akan mengalami penurunan TKD sekitar Rp4,7 triliun pada tahun berikutnya. Penurunan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun, yang menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025.
Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, karena DBH mengalami penurunan hingga 59% dan DAU menurun sekitar 12%. Dengan kondisi ini, penggunaan skema pembiayaan dari BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menjadi solusi yang diharapkan.
Strategi untuk Menghadapi Penyesuaian TKD di Sumut
Pada acara sosialisasi pembiayaan dan penjaminan infrastruktur daerah, Bobby menjelaskan bahwa penanganan infrastruktur adalah salah satu masalah utama yang dihadapi berbagai daerah. Dalam konteks ini, infrastruktur sering kali menjadi salah satu janji yang ditekankan oleh para calon kepala daerah selama kampanye politik.
Konektivitas antar kabupaten dan desa menjadi fokus utama, di mana Bobby menekankan pentingnya fasilitas yang dapat mendukung tersedianya informasi mengenai kerja sama dengan SMI dan PII. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Sumut.
Pemerintah daerah pun diminta untuk dapat memanfaatkan pendanaan ini secara efektif dengan mengidentifikasi proyek prioritas. Proyek yang diusulkan harus mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga prioritas penggunaan dana akan lebih tepat sasaran.
Pentingnya Pembiayaan Alternatif dalam Membangun Infrastruktur
Bobby menekankan bahwa pembiayaan alternatif sangatlah penting. Salah satu skema yang ditawarkan adalah dukungan terhadap bunga pinjaman, di mana pihak provinsi dapat membantu meringankan beban daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan jaminan lebih dalam pengelolaan dan pendanaan proyek infrastruktur.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menambahkan bahwa ada enam provinsi di Pulau Sumatera yang berstatus sebagai debitur aktif, termasuk Sumut. Total nilai proyek yang mendapatkan pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun, dan Sumut sendiri memiliki komitmen pembiayaan sekitar Rp956,2 miliar.
Proyek pembangunan jalan menjadi prioritas utama karena merupakan fondasi penting untuk pengembangan infrastruktur daerah. Dengan adanya dukungan pembiayaan, diharapkan realisasi proyek dapat berjalan lebih cepat dan efisien, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan
Dalam sosialisasi yang berlangsung, bupati dan wali kota di seluruh Sumut hadir untuk menyimak informasi terkait pembiayaan infrastruktur. Ini menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan proyek yang diusulkan.
Plt. Direktur Utama PT PII juga hadir, menggambarkan komitmen lembaga tersebut dalam mendukung infrastruktur daerah. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan harus terus dijaga agar tiap aspek pembangunan berjalan lancar dan terencana.
Para kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) dan Bappelitbang juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang dibiayai. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Kesimpulan: Menyongsong Masa Depan Pembangunan yang Berkelanjutan
Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bobby Nasution sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ada di Sumut. Dukungan terhadap pendanaan alternatif diharapkan mampu menciptakan inovasi dan terobosan dalam pembangunan.
Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi daerah-daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan manajemen yang baik, potensi pembangunan infrastruktur di Sumut dapat terwujud secara maksimal apesar penurunan anggaran yang terjadi.
Pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rencana ini menjadi penting untuk memastikan proyek yang diusulkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Dengan bersinergi, semua pihak dapat bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah di bidang infrastruktur dan pembangunan daerah.
