Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memberikan respons positif terhadap peluncuran delapan paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pelaku usaha di tanah air, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, menegaskan bahwa with insentif senilai Rp 16,23 triliun pada tahun 2025, pelaku usaha akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat, terutama setelah pandemic yang melanda.
Dalam keterangannya pada Selasa (16/9/2026), Anggawira menyatakan pentingnya berbagai program yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha muda dan UMKM. Dengan dukungan ini, para pengusaha bisa lebih berfokus pada pengembangan bisnis daripada terhambat oleh biaya operasional yang tinggi.
Salah satu program yang diuraikan adalah perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah untuk sektor pariwisata. Insentif ini akan berlaku 100 persen hingga Desember 2025, dan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung sektor vital tersebut.
Anggawira menyebut bahwa insentif pajak ini sangat penting bagi sektor pariwisata dan makanan & minuman (F&B). “Keringanan pajak ini diyakini mampu meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat daya saing nasional,” tambahnya.
Perlindungan sosial juga menjadi fokus perhatian Anggawira, terutama bagi para pekerja non-penerima upah, seperti pengemudi ojek online. Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kelompok yang rentan di masyarakat.
Dari sudut pandang regulasi, deregulasi dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) dianggap sangat krusial. Upaya ini tidak hanya akan mempercepat investasi, tetapi juga mempermudah pengusaha muda dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka.
Signifikansi Kebijakan Ekonomi Bagi Pelaku Usaha
Keputusan pemerintah untuk merilis beberapa paket ekonomi dianggap sebagai langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang diharapkan dari paket ini akan berlangsung dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata dan UMKM.
Salah satu tujuan utama dari paket ekonomi ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, lapangan pekerjaan yang tercipta akan membantu mengurangi angka pengangguran yang meningkat selama periode sulit ini.
Paket ekonomi juga mengedepankan dukungan kepada sektor yang sedang mengalami penurunan, termasuk area yang terdampak pandemi. Dalam konteks ini, keberlanjutan bisnis menjadi sangat krusial untuk pemulihan ekonomi.
Dari sudut pandang Hipmi, keberlangsungan usaha muda dan UMKM adalah pilar penting bagi perekonomian. Oleh karena itu, insentif yang ditawarkan diharapkan dapat memberikan jaminan dan stabilitas bagi para pengusaha.
Implementasi dari kebijakan ini akan diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Komitmen pemerintah untuk membantu pelaku usaha akan menjadi indikator keberhasilan dari paket ekonomi ini.
Pengaruh Kebijakan Terhadap Sektor Pariwisata dan F&B
Sektor pariwisata dan makanan & minuman kini menjadi fokus utama dalam paket ekonomi ini. Kebijakan yang menerapkan insentif pajak diharapkan membawa dampak positif terhadap tingkat kunjungan wisatawan dan daya tarik konsumen lokal.
Pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan sektor ini akan sangat bergantung pada kebijakan yang memberikan dukungan kepada pelaku usaha di dalamnya.
Dengan adanya keringanan pajak, pelaku usaha di bidang F&B dapat mengurangi beban biaya operasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberi harga yang lebih bersaing, mulai dari harga makanan hingga jasa pelayanan.
Lebih jauh, sektor pariwisata yang berkembang dengan baik berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Oleh karena itu, insentif ini bisa menjadi kunci pemulihan cepat untuk sektor tersebut.
Melalui kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha, harapannya adalah terwujudnya sinergi yang kuat. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang telah diumumkan.
Perlindungan Pekerja dan Kebijakan Sosial yang Relevan
Keberpihakan pemerintah terhadap pekerja, terutama di sektor informal, jelas terlihat melalui perlindungan sosial yang diberikan. Ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung mereka yang paling terdampak oleh perubahan sosial dan ekonomi.
Pengemudi ojek online, misalnya, sekarang mendapatkan perhatian lebih melalui kebijakan ini. Perlindungan yang diberikan tidak hanya mendukung mereka secara finansial tetapi juga memberikan rasa aman dalam bekerja.
Selain itu, perlindungan sosial juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Jika pekerja merasa diperhatikan dan dilindungi, mereka cenderung lebih loyal terhadap pekerjaannya.
Penting untuk dicatat bahwa politik perlindungan pekerja ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan ini akan menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi ke depan.
Ke depan, diharapkan pemerintah terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pekerja dan pengusaha. Sinergi antara kedua belah pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
