Kondisi nelayan di Buru Selatan dan Ternate menunjukkan tantangan besar yang mereka hadapi. Banyak nelayan terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan, karena tidak mampu memperbarui kapal atau alat tangkap yang sudah usang.
Dengan harga ikan yang tidak sebanding dengan biaya melaut, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini. Bagi sebagian pemuda, bekerja sebagai nelayan menjadi pilihan yang semakin tidak menarik dibandingkan dengan menjadi awak kapal asing.
Hendra, seorang nelayan lokal, menjelaskan bahwa risiko melaut sangat tinggi dan tanpa adanya perlindungan sosial yang memadai. Dia mengamati bahwa banyak pemuda yang memilih berkarir di kapal asing, meskipun risiko yang menghadang tak jauh berbeda.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), terungkap bahwa pendapatan awak kapal asing (AKP) dapat mencapai USD 300 hingga USD 1.000 per bulan. Di sisi lain, pendapatan nelayan lokal hanya sekitar USD 9 hingga USD 210, menciptakan kesenjangan yang signifikan.
Faktor keterbatasan modal juga menjadi kendala besar bagi pemuda pesisir untuk memiliki kapal sendiri. Banyak kapal yang diwariskan dari orang tua sudah tua dan tidak layak dipakai, sedangkan biaya perbaikan menjadi beban yang tidak terjangkau.
Kondisi Ekonomi dan Sosial yang Menghimpit Nelayan Lokal
Ketidakmampuan nelayan untuk memperbarui alat tangkap dan kapal bukan satu-satunya masalah. Selain itu, ketidakstabilan harga ikan menjadi perhatian utama yang harus dihadapi oleh nelayan lokal.
Banyak nelayan yang melaut dengan harapan mendapatkan penghasilan yang layak, tetapi seringkali harapan ini tidak terwujud. Akibatnya, mereka terpaksa mencari alternatif pendapatan, seperti bekerja di sektor lain yang kurang berisiko.
Namun, meski bekerja di sektor non-perikanan dapat mengurangi risiko, pendapatan yang diterima juga tidak selalu lebih baik. Sebagian besar nelayan merasa terjebak dalam situasi yang sulit, antara bertahan di laut atau mencari pekerjaan lain yang lebih aman tapi dengan pendapatan minim.
Pendidikan dan pelatihan bagi nelayan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke pelatihan peningkatan keterampilan, sehingga mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian.
Pengembangan komunitas pesisir yang berkelanjutan harus melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan. Dengan melibatkan nelayan, strategi yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Risiko Kerja dan Eksploitasi di Sektor Perikanan
Berdasarkan data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), pada tahun 2024 tercatat 456 kasus menimpa pekerja migran di sektor perikanan. Dari jumlah tersebut, 43 persen kasus diduga terkait dengan perdagangan orang dan kerja paksa.
Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya para pekerja migran, terutama nelayan yang bekerja di luar negeri. Mereka sering kali terjebak dalam kontrak yang tidak adil dan harus menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai.
Selain eksploitasi, faktor lain yang menjadi masalah adalah kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Hal ini membuat banyak penyalahgunaan hak asasi manusia di sektor perikanan tidak terdeteksi, sehingga para nelayan mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
Satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan bagi nelayan adalah memperbaiki sistem perekrutan pekerja migran. Dengan adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, risiko eksploitasi dapat diminimalisir.
Ini tidak hanya penting untuk melindungi hak pekerja, tetapi juga untuk menciptakan sektor perikanan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal ini.
Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan
Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting. Berbagai program pelatihan keterampilan dan akses ke modal dapat membantu nelayan memperbaiki alat tangkap dan kapal mereka.
Pendidikan juga berperan penting dalam membantu nelayan memahami hak dan peluang mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pekerjaan. Meningkatkan literasi keuangan adalah salah satu cara untuk membekali nelayan dengan pengetahuan yang diperlukan.
Inisiatif lokal dapat dilakukan untuk mengembangkan produk perikanan yang berbasis pada potensi lokal. Melalui pemasaran yang lebih baik, nelayan bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil tangkapan mereka.
Program perlindungan sosial juga harus diperkenalkan untuk mendukung nelayan saat mereka menghadapi masa sulit, seperti saat terjadinya penurunan harga ikan. Perlindungan semacam ini penting untuk menjaga stabilitas pendapatan mereka.
Dengan melakukan strategi yang terintegrasi dan partisipatif, diharapkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan. Kesejahteraan nelayan yang lebih baik tidak hanya akan berdampak positif bagi mereka, tetapi juga bagi komunitas pesisir secara keseluruhan.
