Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pencapaian penting Indonesia dalam sektor pangan. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, negara ini berhasil menekan angka impor beras hingga surplus empat juta ton.
Sebelumnya, pada tahun lalu, Indonesia tercatat melakukan impor beras sebanyak 4,52 juta ton. Kini, pemerintah berhasil menargetkan nol persen impor beras, dengan proyeksi produksi mencapai 34 juta ton setelah mengalami pertumbuhan sebesar 12,4 persen.
Membangun Kedaulatan Pangan Melalui Kerja Sama Intensif
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja sama yang harmonis antara berbagai kementerian dan lembaga. Langkah konkret ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Hingga akhir Desember 2025, kami tidak akan melakukan impor beras,” tegasnya. Penegasan ini menunjukkan keyakinan pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam waktu yang terbilang singkat.
Peningkatan nilai tukar petani dari 116 menjadi 124,36 juga menjadi sorotan utama, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani.
Dampak Kebijakan Terhadap Kesejahteraan Petani dan Produksi
Menurut Zulhas, kesejahteraan petani meningkat berkat kenaikan harga gabah kering panen, yang saat ini berada di antara Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram. Ini memberikan keuntungan lebih bagi para petani dibandingkan dengan tahun lalu.
Peningkatan produksi beras hingga surplus empat juta ton memberikan dorongan positif bagi petani. Setiap kenaikan produksi berarti kesempatan bagi petani untuk mendulang keuntungan lebih besar pada saat harga stabil atau meningkat.
Zulkifli juga menyoroti bahwa tim pangan nasional berperan aktif dalam menjaga keseluruhan proses produksi, distribusi, dan harga pangan. Dengan kata lain, semua program yang dikeluarkan pemerintah diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi petani dan masyarakat.
Strategi dan Kebijakan untuk Mencapai Kemandirian Pangan
Pada satu tahun kepemimpinannya, Kemenko Pangan telah memfasilitasi tujuh Instruksi Presiden dan berbagai peraturan lainnya. Fokus utama adalah menguatkan kedaulatan pangan dan mengontrol harga pangan untuk memastikan stabilitas di pasar.
Selain itu, langkah-langkah untuk mengembangkan kemandirian energi dan penguatan ekonomi petani juga menjadi agenda penting. Pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor pangan jelas memerlukan strategi yang terintegrasi dan sinergis antara semua pemangku kepentingan.
Dengan upaya yang terus menerus, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program yang ditujukan bagi masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Hasilnya, hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi produktivitas pertanian di seluruh Indonesia.