Dalam pandangan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, konsistensi dalam kebijakan pajak sangat penting. Menurut beliau, penerapan program pengampunan pajak yang berulang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem pajak yang ada.
Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan bahwa pengampunan pajak seharusnya bukanlah solusi yang diandalkan secara berulang. Kebijakan ini berdampak pada perilaku pembayar pajak yang mungkin merasa tidak ada konsekuensi terhadap pelanggaran pajak.
Dia menegaskan, jika pengampunan pajak terlalu sering diberikan, ada risiko besar bahwa masyarakat akan memandangnya sebagai insentif untuk menghindari kewajiban. Dengan demikian, pemerintah perlu memperjelas bahwa semua wajib pajak harus memenuhi tanggung jawab mereka tanpa mengandalkan program pemutihan.
Pentingnya Kredibilitas dalam Penegakan Pajak
Purbaya menjelaskan lebih lanjut tentang betapa pentingnya kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Ketika masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah, akan ada konsekuensi jangka panjang bagi penerimaan pajak dan keadilan ekonomi.
Kebijakan pajak yang dipandang sebagai solusi sementara menciptakan ketidakpastian di kalangan wajib pajak. Banyak yang berpendapat bahwa ini bisa merusak kepatuhan pajak secara keseluruhan.
Dengan pesan yang jelas bahwa pelanggaran pajak tidak akan ditoleransi, diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat. Purbaya menunjukkan bahwa masyarakat perlu diarahkan untuk melihat pajak sebagai sumbangan pada pembangunan negara, bukan sebagai beban.
Risiko Penerapan Berulang Pengampunan Pajak
Dari perspektif jangka panjang, penerapan pengampunan pajak yang berulang dapat memperburuk masalah penghindaran pajak. Jika masyarakat mulai percaya bahwa akan selalu ada kesempatan untuk menebus kewajiban mereka, mereka kemungkinan besar akan mengabaikan tanggung jawab pajak mereka.
Purbaya mengingatkan bahwa pengampunan yang terlalu sering bisa menciptakan budaya ‘menunggu amnesti’. Ini berarti masyarakat menunda kewajiban pajak mereka dengan harapan akan ada program pengampunan di masa mendatang.
Dia menegaskan bahwa pesan negatif ini harus dihilangkan. Semakin banyak pengampunan yang diberikan, semakin besar risiko masyarakat tidak menghargai pentingnya transparansi dan kepatuhan pajak.
Melihat Alternatif Kebijakan Pajak yang Efektif
Purbaya menekankan pentingnya mencari alternatif bagi kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif. Langkah-langkah yang lebih strategis perlu diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sambil tetap menjaga integritas sistem pajak.
Penerapan teknologi dalam administrasi pajak bisa menjadi salah satu solusi. Dengan memanfaatkan teknologi, pengawasan terhadap wajib pajak dapat lebih efektif dan efisien.
Pemerintah juga harus fokus pada pendidikan pajak dan kesadaran di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa perlu bergantung pada pengampunan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta bisa menjadi kunci.
