Ketua DPR, Puan Maharani, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai situasi kritis yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumatera Utara. Dalam laporannya, tujuh pekerja migran dilaporkan meninggal dunia di Kamboja sepanjang tahun 2025, menyoroti perlunya perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja ini.
Situasi ini bukanlah isu baru, tetapi menjadi pengingat pahit akan tantangan yang terus dihadapi oleh sistem perlindungan pekerja migran di Indonesia. Puan Maharani mengingatkan bahwa penting bagi semua pihak untuk bersatu dalam memperbaiki kondisi yang ada demi melindungi warganya.
Dia menekankan bahwa angka tujuh korban jiwa tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari permasalahan yang lebih besar. Dengan banyaknya daerah lain yang mungkin menghadapi situasi serupa, sudah saatnya kita introspeksi dan memperkuat sistem yang ada secara menyeluruh.
Isu Perlindungan Pekerja Migran yang Harus Segera Ditangani
Berdasarkan data dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, para pekerja migran tersebut diduga berangkat melalui jalur non-prosedural, yang berpotensi membawa mereka ke dalam bahaya. Banyak di antara mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang mana ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih.
Puan menekankan bahwa praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini semakin kompleks. Munculnya berbagai modus baru yang memanfaatkan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan tenaga kerja, membuat banyak orang terjebak dalam situasi yang sangat merugikan.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bagaimana banyak calon pekerja migran dijanjikan pekerjaan legal, tetapi yang mereka temukan adalah penipuan dan perlakuan tidak manusiawi. Mereka tak jarang mengalami tekanan berat, tidak dibayar, atau bahkan ditahan paspornya, menjadikan situasi ini semakin memprihatinkan.
Menghadapi Tantangan dengan Tindakan Nyata
Puan Maharani juga mencatat bahwa setiap kehilangan nyawa akibat praktik perdagangan manusia merupakan tanda nyata betapa pentingnya keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap warganya. Sudah saatnya kita bertindak sebelum masalah ini semakin meluas dan lebih banyak nyawa yang hilang.
Dia menegaskan, negara tidak bisa menunggu laporan atau kasus menjadi viral sebelum mengambil langkah. Respons cepat dan tindakan nyata sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang.
Puan juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif dan efisien. Kerja sama, sinergi, dan komitmen jangka panjang sangat diperlukan agar situasi ini tidak berulang.
Waktu untuk Berbenah dan Membangun Kesadaran Publik
Akhirnya, saatnya bagi kita semua untuk memikirkan ulang pendekatan kita terhadap perlindungan pekerja migran. Edukasi dan peningkatan kesadaran publik tentang risiko yang dihadapi dalam proses migrasi kerja adalah langkah penting yang harus diambil.
Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya yang mungkin terjadi, kita bisa mencegah orang-orang terjebak dalam praktik yang merugikan ini. Membangun kesadaran adalah kunci untuk mengurangi angka korban di masa yang akan datang.
Lebih dari itu, perlunya inovasi dalam strategi perlindungan menjadi benang merah dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih aman bagi para pekerja migran. Negara harus hadir dengan solusi yang nyata untuk perlindungan yang komprehensif, sehingga tidak ada lagi cerita pilu dari mereka yang berjuang mencari kehidupan yang lebih baik.
