Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terjadi tidak hanya di Kota Madiun, tetapi juga meliputi Kabupaten Pati. Salah satu yang diamankan di Pati adalah Bupati Sudewo, yang menjadi perhatian publik karena keterlibatannya dalam kasus ini.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi kepada awak media. Pernyataan ini menegaskan bahwa OTT di Pati merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas korupsi secara keseluruhan di Indonesia.
Budi juga memastikan bahwa Sudewo saat ini sedang diperiksa oleh penyidik. Proses pemeriksaan dilakukan di Polres Kudus dan tidak dipindahkan ke Jakarta untuk alasan tertentu, menjadikan prosedur hukum ini lebih kompleks.
“Saat ini, Ybs sedang diperiksa secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tutup Budi mengenai situasi terkini. Hal ini menunjukkan ketegasan KPK dalam menggunakan waktu yang ada untuk menyelidiki lebih dalam terkait dugaan korupsi.
Sebagai tambahan informasi, KPK hanya memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo setelah penangkapannya. Ini merupakan langkah kritis dalam proses hukum yang harus dihadapi oleh para tersangka.
Profil dan Latar Belakang Bupati Sudewo di Kabupaten Pati
Sudewo adalah seorang politisi berpengalaman yang lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Beliau mengenyam pendidikan tinggi di bidang teknik, meraih gelar S-1 Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1993 dan melanjutkan studi S-2 di Universitas Diponegoro, menyelesaikan studi di bidang Teknik Pembangunan pada tahun 2001.
Karier profesional Sudewo dimulai di PT Jaya Construction dari tahun 1993 hingga 1994. Setelah itu, ia bekerja sebagai honorer di Departemen Pekerjaan Umum dan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas PU Karanganyar hingga tahun 2006, membangun landasan untuk karier politiknya yang menjanjikan.
Dalam perjalanannya, Sudewo juga pernah menjadi wiraswasta sebelum terjun ke dunia politik. Pada awal karier politiknya, ia bergabung dengan Partai Demokrat dan berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jateng 7 pada periode 2009 hingga 2014.
Kariernya di dunia politik terus berlanjut ketika ia bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dalam partai tersebut, Sudewo kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI untuk periode 2019–2024, membuktikan kemampuannya dalam mendapatkan kepercayaan publik.
Perjalanan Karier Politik dan Pengalaman dalam Pemilu
Pada Pemilu 2024 mendatang, Sudewo terpilih kembali sebagai legislator untuk periode 2024–2029. Meski demikian, ia memutuskan untuk meninggalkan kursi Senayan dan mencalonkan diri sebagai Bupati Pati pada Pilkada 2024, menunjukkan ambisi dan hinya untuk berkontribusi dalam pemerintahan daerah.
Sudewo berpasangan dengan wakilnya, Risma Ardhi Chandra, dan diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilkada Pati 2024. Keduanya berhasil menarik perhatian pemilih, dan Sudewo secara resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada awal tahun 2025.
Selama menggeluti politik, Sudewo sangat aktif dalam berbagai kegiatan pemilu. Ia pernah menjadi bagian tim pemenangan di beberapa gelaran Pilkada, seperti di Pacitan dan Jawa Tengah, menunjukkan kekuatan jaringan dan pengalamannya di dunia politik.
Pada tahun 2005, Sudewo tercatat sebagai Timses Pilkada Pacitan, dan pada tahun 2008, ia menjadi Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah. Pengalaman ini membuka banyak peluang dalam karier politiknya.
Di Partai Gerindra, Sudewo saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra. Jabatan ini memberikan platform bagi Sudewo untuk memainkan peran penting dalam pengembangan organisasi dan strategi partai di masa depan.
Keterlibatan dalam Kasus Korupsi dan Respons Publik
Penangkapan Sudewo dalam OTT oleh KPK menjadi sorotan, mengingat reputasinya sebagai pemimpin daerah yang diharapkan mampu memberantas praktik-praktik korupsi. Keterlibatannya dalam kasus ini bertentangan dengan janji-janji politik yang ia sampaikan kepada konstituennya.
Reaksi publik pun beragam, dengan banyak pendukungnya yang merasa kecewa. Mereka menganggap bahwa tindakan korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan politikus, terutama di tengah upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Keberadaan KPK yang aktif dalam tugasnya patut diapresiasi, karena berupaya membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara. Namun, penangkapan Sudewo bisa jadi akan menciptakan rasa takut di antara pemimpin daerah lainnya untuk terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang serupa.
Dalam pernyataannya, Sudewo masih mengelak dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dihadapinya belum sepenuhnya labuh, dan banyak yang masih akan terungkap saat penyidikan berlanjut.
Bersamaan dengan investigasi KPK, masyarakat berharap agar kasus ini berujung pada penegakan hukum yang adil dan tegas. Kasus yang melibatkan seorang pejabat publik akan selalu menjadi bahan perhatian dan diskusi di kalangan masyarakat, terutama mengenai dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
