Masyarakat Kabupaten Lumajang, terutama di lingkungan Lereng Gunung Semeru, mengalami perubahan positif yang signifikan akibat penerapan program Makan Bergizi (MBG). Program ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, sehingga memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, warga setempat juga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses penyediaan bahan baku makanan untuk program ini.
Dalam sebuah acara sosialisasi di Ballroom Aston Inn, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkapkan kebahagiaannya atas perkembangan ini. Ia menceritakan bagaimana warga, termasuk dirinya, merasakan manfaat dari program MBG, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Rasa syukur dan harapan akan keberlangsungan program ini tampaknya begitu tinggi di kalangan masyarakat.
Program MBG menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Banyak warga yang sebelumnya kesulitan menemukan pekerjaan kini dapat berkontribusi dalam kegiatan penyiapan dan distribusi makanan bergizi. Hal ini menjadi titik terang di tengah tantangan ekonomi yang ada.
Pentingnya Program Makan Bergizi untuk Masyarakat yang Rentan
Program Makan Bergizi (MBG) adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Dengan menciptakan akses terhadap makanan bergizi, program ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, yang membantu memenuhi kebutuhan dasar. Dari data yang ada, ibu hamil dan anak-anak balita menjadi kelompok yang paling diuntungkan dari inisiatif ini.
Bupati Lumajang menjelaskan bahwa dampak program ini tidak hanya berbentuk pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan lebih banyak warga yang terlibat dalam sektor pangan, diharapkan muncul pertumbuhan usaha mikro yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menggambarkan sinergi antara kesehatan dan ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Namun, meskipun program ini telah mendapat dukungan dari berbagai kalangan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Sebagian masyarakat mempertanyakan keberlangsungan program ini dengan berbagai alasan yang beragam. Komunikasi yang lebih baik dan transparansi dalam pelaksanaan program sangat diperlukan agar skeptisme dapat diatasi.
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Kendalanya
Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lumajang menjadi fokus penting dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini, Kabupaten Lumajang memiliki kuota untuk 93 SPPG, di mana 40 di antaranya telah terisi. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 33 SPPG yang dapat beroperasi secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam tata kelola dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja SPPG.
Kesadaran akan pentingnya sertifikasi sanitasi juga mulai tumbuh di kalangan pengelola SPPG. Hingga saat ini, baru tujuh dari 33 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, 39 SPPG telah mendapatkan sertifikat uji air yang penting untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah langkah awal yang baik, meskipun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Program pelatihan bagi pengelola makanan juga menjadi prioritas untuk memastikan standar tinggi dalam penyajian makanan. Dari 40 SPPG yang ada, 12 di antaranya kini sudah memiliki chef berpengalaman. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, sehingga program ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat.
Tanggapan Terhadap Kritikan dan Harapan ke Depan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan kebanggaannya terhadap program MBG yang terus mendapatkan dukungan. Meski ada kritik yang menganggap program ini sebagai proyek politik, Nanik menekankan bahwa dampak program ini jauh lebih luas dan tidak boleh diabaikan. Diharapkan masyarakat bisa melihat keuntungan jangka panjang dari program ini, bukan hanya manfaat instan.
Menurutnya, kritikan yang datang justru mengindikasikan ketidakpahaman mengenai potensi program ini. Nanik menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari program ini dapat mencapai 75 persen, bukan hanya sekadar pembagian sumber daya atau “kue”. Ini adalah sebuah investasi untuk masa depan yang akan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
Dengan berbagai dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Nanik yakin bahwa program ini dapat berjalan dengan baik. Jika berhasil, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut diharapkan mampu melampaui angka 7 hingga 8 persen. Semua ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menjaga keberlangsungan program ini.
