Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, telah memberikan dukungannya terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, atau Board of Peace (BoP). Dalam pandangannya, partisipasi Indonesia dalam dewan ini menjadi langkah strategis untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Palestina, terutama di wilayah Gaza.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Hassan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut, berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, juga mengundang mantan-mantan Menteri Luar Negeri dan pakar dalam bidang hubungan internasional.
“Salah satu input berharga yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya Indonesia untuk turut serta dalam Board of Peace sebagai lembaga yang berfokus pada resolusi konflik di Palestina,” jelas Hassan kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut.
Pentingnya Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Global
Hassan menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga melalui konsultasi dengan tujuh negara Islam lainnya. Dengan bergabungnya Indonesia, delapan negara tersebut dapat memberikan keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Perdamaian.
“Kekuatan penyeimbang ini akan menjadi penting, terutama dalam konteks keputusan-keputusan yang diambil oleh Board of Peace,” kata Hassan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional dapat mempengaruhi arah kebijakan global terkait Palestina.
Meskipun ada kekhawatiran mengenai dominasi pihak tertentu dalam dewan tersebut, Hassan menegaskan bahwa kehadiran negara-negara Islam lainnya dapat membatasi pengaruh yang tidak seimbang. “Kami percaya bahwa delapan negara ini dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan dinamika yang ada,” imbuhnya.
Tantangan dan Biaya Keanggotaan dalam Board of Peace
Di sisi lain, Hassan juga menyadari adanya keberatan dari masyarakat mengenai iuran keanggotaan yang harus dibayarkan oleh Indonesia, yang mencapai Rp 17 triliun. Namun, ia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membantu rakyat Palestina.
“Sebagai anggota Board of Peace, sumbangan yang akan kita berikan tentunya akan disertai dengan partisipasi dalam program-program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat Palestina di Gaza,” ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program kemanusiaan menjadi prioritas utama keanggotaan ini.
Hassan mempertegas bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengambil keputusan terkait keterlibatan dalam organisasi yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dia mendorong masyarakat untuk memandang langkah ini sebagai peluang positif untuk lebih banyak berkontribusi dalam membantu rakyat Palestina.
Dampak Positif bagi Rakyat Palestina melalui Inisiatif Perdamaian
Hassan menekankan pentingnya inisiatif bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza. Dalam konteks ini, ia merujuk pada sejumlah besar korban jiwa yang jatuh akibat perang yang berkepanjangan.
“Perang yang berkecamuk telah menyebabkan lebih dari 71 ribu orang kehilangan nyawa, dan kami berharap dengan adanya inisiatif ini, situasi dapat mulai membaik,” jelasnya. Keberadaan dana bantuan kemanusiaan yang mulai mengalir juga diharapkan dapat mengurangi penderitaan rakyat Palestina.
Hassan menambahkan, dibukanya pos di Rafah yang terletak di perbatasan Mesir dan Gaza menjadi langkah awal untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Dia berharap, dengan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian, dapat ada sinergi yang lebih baik dalam mendistribusikan bantuan demi kesejahteraan rakyat Palestina.
