Pada tanggal 5 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengeluarkan keputusan yang cukup signifikan terkait pelanggaran etik yang melibatkan beberapa anggota DPR. Lima anggota yang terlibat dalam sidang putusan tersebut adalah Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.
Pembacaan putusan dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, di mana Hakim MKD Adang Daradjatun membacakan amar putusan. Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberi sanksi penonaktifan selama enam bulan.
Dalam putusan tersebut, Adang Daradjatun menyebut bahwa Ahmad Sahroni melanggar berbagai ketentuan yang diatur dalam kode etik. Sanksi tersebut mulai berlaku sejak putusan dibacakan dan berlanjut sesuai dengan keputusan DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Rincian Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan
Selama masa penonaktifan, MKD juga menetapkan bahwa lima anggota dewan teradi tidak akan menerima hak keuangan sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil untuk menegakkan kode etik dan memastikan integritas anggota dewan.
Dalam mendalami pelanggaran yang terjadi, MKD memperhatikan fakta-fakta yang ada dan melakukan pemeriksaan yang transparan. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi anggota dewan lain untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.
Pihak MKD berharap dengan sanksi yang dijatuhkan, anggota dewan dapat lebih menyadari tanggung jawabnya. Pemberian sanksi juga mencerminkan keseriusan lembaga dalam menjaga integritas dan etika di kalangan anggotanya.
Tanggapan Ahmad Sahroni Terhadap Putusan
Menanggapi hasil keputusan MKD, Ahmad Sahroni menyatakan menerimanya dengan penuh kesadaran. Ia menganggap keputusan tersebut sebagai momen refleksi dan introspeksi untuk kemampuan dan integritasnya sebagai wakil rakyat.
Sahroni yakin bahwa pengalaman ini akan membantunya menjadi sosok yang lebih baik ke depan. Ia berkomitmen untuk terus belajar dan berbenah, demi meningkatkan kinerjanya di mata publik.
“Saya ambil hikmahnya dari apa yang sudah terjadi. Dan ke depan, saya akan belajar untuk lebih baik lagi,” ungkapnya dengan sikap optimis. Hal ini menunjukkan kedewasaan dalam menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil.
Pentingnya Integritas dalam Kepemimpinan
Pelanggaran kode etik di kalangan anggota DPR selalu menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, tindakan tegas yang diambil MKD ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi perilaku tidak etis di dalam lembaga legislatif.
Integritas seorang anggota dewan tidak hanya diukur dari kinerjanya, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Keputusan MKD diharapkan dapat menjadi pendorong bagi anggota dewan lainnya untuk menjaga nama baik lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Komitmen untuk berperilaku etis harus selalu diutamakan oleh setiap anggota dewan. Ini penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari konstituen.
