Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, memberikan pandangannya terkait isu kriminalisasi dan politisasi dalam kasus yang melibatkan Nadiem Makarim. Menurutnya, berbagai narasi tersebut tidak memiliki relevansi dalam konteks persidangan yang berlangsung saat ini.
Ia menjelaskan bahwa saat ini, fokus utama para hakim dan jaksa adalah pada pembuktian dakwaan yang telah mencapai tahap yang sangat krusial. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan bukti dalam proses hukum, terlepas dari spekulasi di luar sidang.
Hibnu mengemukakan bahwa upaya pihak Nadiem untuk membangun opini publik dengan membandingkan kasusnya dengan kasus lain, termasuk yang menjerat Tom Lembong, adalah hal yang wajar. Namun, semua klaim tersebut harus tetap diuji secara objektif dalam arena persidangan yang formal.
“Itu sah-sah saja. Namun, saya percaya bahwa hakim dan jaksa akan tetap konsisten pada pembuktian yang ada. Kasus ini adalah masalah hukum, bukan politik. Bicara soal hukum berarti berbicara tentang bukti yang jelas,” katanya pada Jumat (16/1/2026).
Pernyataan ini muncul menyusul beredarnya berbagai narasi di media sosial yang menganggap dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook sebagai bentuk dari politisasi. Nadiem Makarim kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, yang terjadi selama dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pentingnya Pembuktian dalam Sistem Hukum Indonesia
Hibnu menjelaskan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Nadiem, yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa kabur, tidak dapat diakui sepenuhnya. Majelis hakim telah memutuskan untuk menolak eksepsi tersebut, sehingga proses hukum harus dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Dalam konteks ini, Hibnu menyampaikan bahwa kekuatan alat bukti sangat ditentukan oleh keterkaitannya dengan bukti lainnya serta keterangan yang saling mendukung. Hal ini menjadi landasan penting dalam proses evaluasi bukti di pengadilan.
“Setiap bukti memiliki nilai yang lebih besar ketika saling berhubungan dengan bukti lainnya, dan dapat diintegrasikan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Ini adalah intinya,” jelas Hibnu. Pendekatan holistik terhadap bukti sangatlah penting dalam menentukan keputusan akhir.
Ia juga menambahkan bahwa alat bukti dalam persidangan tidak dapat dilihat secara terpisah. Penilaian terhadap bukti harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mencapai kesimpulan yang akurat dan adil.
Dengan mempertimbangkan semua bukti secara utuh, kita tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul dari penilaian yang parsial.
Konsekuensi Sosial dan Politik dari Kasus Hukum
Dari sudut pandang hukum, kasus Nadiem Makarim tidak hanya berimplikasi pada pribadi yang bersangkutan, tetapi juga membawa dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum bisa berfungsi secara adil dalam konteks yang semakin kompleks.
Banyak pihak berpendapat bahwa transparansi dalam proses hukum sangat krusial. Dengan melihat berbagai aspek, termasuk dampak sosial dari kasus ini, masyarakat dapat melihat bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang lebih luas.
Selain itu, kekhawatiran akan politisasi kasus ini menjadi perhatian. Terjadinya keraguan terhadap sistem hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan, sesuatu yang sangat berpotensi merugikan demokrasi.
Hibnu menekankan bahwa semua pihak harus ingat bahwa hasil dari proses hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, bukan berdasarkan opini atau tekanan politik. Keberanian untuk menghadapi fakta adalah langkah penting dalam menjaga keadilan.
Penting untuk diingat bahwa meskipun ada tekanan dari berbagai pihak, keputusan akhir di pengadilan harus mencerminkan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap. Inilah yang akan memastikan keadilan bagi semua yang terlibat.
Pendidikan Hukum dan Pemahaman Masyarakat
Konsistensi dalam menegakkan hukum juga mencerminkan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Hibnu menggarisbawahi bahwa pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban hukum adalah fondasi untuk mendukung sistem peradilan yang efektif.
Pendidikan hukum dapat membantu masyarakat memahami bagaimana proses hukum bekerja, sehingga mereka dapat lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap kasus yang ada. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya informasi yang beredar di media sosial yang sering kali tidak akurat.
Untuk itu, peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi sangat penting. Kesadaran ini akan membawa dampak positif dalam memperkuat kepercayaan terhadap lembaga hukum dan pelaksanaan keadilan.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung proses hukum, baik melalui kritik yang konstruktif maupun partisipasi dalam diskusi yang bermutu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Melalui pemahaman yang baik tentang hukum dan sistem peradilan, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.
