Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memberikan perhatian serius terhadap dinamika reformasi yang diusulkan oleh kepolisian setelah terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi pada Agustus 2025. Kerusuhan tersebut mengakibatkan satu nyawa melayang, yaitu seorang pengemudi ojek online, yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat tentang efektivitas dan arah perubahan dalam institusi kepolisian.
Dalam konteks ini, Ketua DPP KNPI, Muhammad Natsir, menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak seharusnya hanya jatuh pada Polri. Dia berpendapat bahwa reformasi seharusnya menjadi agenda seluruh institusi negara agar mencapai hasil yang lebih komprehensif dan bertanggung jawab.
Pernyataan Natsir mencerminkan harapan untuk adanya transparansi dalam pelaksanaan evaluasi pasca-kerusuhan. Ia menegaskan, jika tujuan reformasi hanya terarah kepada kepolisian, maka akan memicu pertanyaan tentang motivasi di balik langkah tersebut yang dinilai tidak menyeluruh.
Peran Penting Kepolisian dalam Stabilitas Masyarakat
Natsir menilai, selama ini kepolisian telah berfungsi dengan baik dalam mendukung program-program pemerintah. Peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga terlibat dalam pembangunan berbagai sektor, terutama ekonomi dan pertanian.
Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh kepolisian selama ini mencerminkan komitmen untuk memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat. Kapolri dinilai mampu memainkan peran multi-faceted dalam menjaga keamanan sambil mendukung agenda pembangunan nasional.
Reformasi yang diusulkan, menurut Natsir, harus dilihat dengan lebih kritis. Ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tetap menghargai dedikasi serta usaha yang telah dicurahkan oleh institusi kepolisian dalam berbagai situasi.
Pentingnya Evaluasi Berbasis Kinerja Seluruh Institusi Negara
Natsir menggarisbawahi bahwa evaluasi semestinya mencakup semua institusi pemerintah, bukan menjadikannya sekadar ladang kritik untuk Polri. Ia berpesan bahwa semua pihak perlu bersikap introspektif terhadap kerja masing-masing, termasuk institusi yang terlibat dalam demonstrasi itu.
Dengan pemikiran ini, KNPI mengusulkan agar ada apa yang disebut sebagai ‘evaluasi menyeluruh’ untuk menciptakan harmoni antara institusi dan masyarakat. Natsir percaya bahwa pendekatan ini akan membawa dampak positif bagi semua elemen yang terlibat.
Keberlanjutan keselamatan publik, terutama di era modern yang kompleks ini, sangat bergantung pada sinergi antara berbagai institusi negara. Kerja sama dan saling pengertian di antara lembaga pemerintah menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan kemajuan.
Respons Publik Terhadap Usulan Reformasi Polri
Perdebatan tentang reformasi Polri saat ini menjadi menarik, terutama dalam pandangan masyarakat yang terpecah. Beberapa kalangan mendukung reformasi sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, sementara yang lain mengkhawatirkan adanya politisasi dalam proses tersebut.
Reaksi dari berbagai elemen masyarakat pun beragam, ada yang mendukung dan ada yang skeptis. Publik menuntut transparansi serta kejelasan mengenai rencana reformasi agar tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap kepolisian.
Natsir menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ia mendorong adanya forum diskusi yang inklusif untuk memberi tempat bagi suara masyarakat dalam menanggapi reformasi yang diusulkan.
