Berdasarkan Data CIVICUS Monitor, Indonesia mendapatkan ranking demokrasi 48 dari 100, yang menempatkannya dalam kategori Obstructed, atau terhalang. Keadaan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh ruang sipil dan pergerakan demokrasi di negara ini.
Untuk lebih memahami kondisi tersebut, Peneliti Utama Muhammad Fajar melakukan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi persepsi pemuda mengenai demokrasi. Penelitian ini berlangsung dari November 2024 hingga Februari 2025 dan melibatkan berbagai perspektif dari orang-orang muda di seluruh Indonesia.
“Dua teori utama menjadi dasar dalam studi ini, yaitu pandangan elitis dan pandangan yang berfokus pada masyarakat umum,” jelas Fajar saat mempresentasikan hasil riset di Universitas Hasanuddin di Makassar. Penelitian ini menggali sejauh mana pemuda menyadari dan merasakan pelemahan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Berdasarkan riset kuantitatif yang dilakukan, terdapat variasi besar dalam persepsi pemuda tentang ruang sipil. Perbedaan wilayah dan status ekonomi sangat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap ruang sipil yang ada saat ini.
“Secara keseluruhan, pengalaman sosial ekonomi mempengaruhi anak muda dalam penilaian mereka terhadap ruang sipil saat ini,” tambah Fajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pemuda memiliki perspektif yang sama, tergantung pada latar belakang mereka.
Adapun temuan kualitatif dari riset ini, terdapat empat poin penting yang diidentifikasi. Pertama, Awareness of Shirking Civic Space, yaitu perasaan aman dan tidak aman yang dialami oleh organisasi sosial bergantung pada kedekatan mereka dengan pemerintah. Organisasi yang lebih jauh dari pemerintah cenderung merasa kurang aman dalam kegiatan mereka.
Fajar menambahkan, “Kedua, Needs and Expectations, di mana pemerintah harus memenuhi hak-hak sipil dan politik rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah belum sepenuhnya tercapai.
Ketiga, Hopes in the Government, terdapat pembagian di antara organisasi sosial yang berharap pada intervensi pemerintah dan yang menolak keterlibatan pemerintah dalam urusan mereka. Ini menciptakan dinamika yang menarik dan kompleks dalam hubungan antara masyarakat dan negara.
“Keempat, Strategies to Counter Democratic Backsliding, di mana pemuda perlu digandeng untuk menghadapi kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung,” ujarnya. Fajar juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi sebagai ruang pembelajaran dan memperluas jaringan di antara pemuda.
Pentingnya Keterlibatan Pemuda dalam Ruang Sipil
Keberadaan pemuda dalam ruang sipil merupakan elemen kunci untuk memperjuangkan perubahan. Mereka tidak hanya mewakili masa depan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan saat ini. Melalui keterlibatan aktif, pemuda bisa menyuarakan suara mereka dan berkontribusi dalam proses demokratis yang lebih luas.
Dalam konteks ini, penting bagi pemuda untuk menyadari hak-hak mereka. Pendidikan dan informasi menjadi alat penting untuk membekali mereka dalam perjuangan ini. Keterlibatan dalam organisasi berbasis komunitas dapat membantu mereka memahami lebih dalam tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat.
Di samping itu, media sosial juga memberi peluang bagi pemuda untuk menyuarakan pendapat mereka. Melalui platform digital, mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas, memperkenalkan isu-isu penting, dan membangun jaringan yang lebih kuat dengan sesama aktivis. Ini menciptakan ruang sipil yang lebih inklusif dan dinamis.
Peran Pemerintah dalam Mendukung Ruang Sipil
Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi publik. Ini termasuk memberikan ruang bagi organisasi sosial untuk beroperasi tanpa ancaman atau tekanan. Kebijakan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Tanpa dukungan dari pemerintah, akan sulit bagi organisasi masyarakat sipil untuk berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini akan memperkuat hubungan dan mendukung keberlanjutan ruang sipil.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Diskusi yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan bisa menciptakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Dengan cara ini, ruang sipil dapat berkembang menjadi lebih sehat dan produktif.
Strategi untuk Mendorong Keterlibatan Aktif dalam Ruang Sipil
Pentingnya rangkaian strategi untuk mendorong keterlibatan aktif di ruang sipil tidak bisa diabaikan. Pertama, sekolah dan universitas harus memainkan peran aktif dalam pendidikan politik. Mengintegrasikan isu-isu kebangsaan dan hak asasi manusia dalam kurikulum akan membantu membentuk kesadaran sosial di kalangan pemuda.
Kedua, organisasi non-pemerintah bisa mengambil inisiatif dalam mendukung pelatihan dan kegiatan yang melibatkan pemuda. Dengan memberikan metode yang tepat, mereka bisa mendorong pemuda untuk terlibat dalam advokasi serta aksi sosial di komunitas mereka.
Ketiga, kolaborasi antara berbagai organisasi, baik berbasis komunitas maupun internasional, dapat memperkuat jaringan saat kegiatan diadakan. Ini akan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta memfasilitasi kerja sama yang lebih luas di antara pemuda.
