Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya di Balikpapan, Presiden Prabowo menyoroti kinerja jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait praktik pemberian tantiem atau bonus kepada direksi meski perusahaan mengalami kerugian. Hal ini menjadi sorotan utama bagi Prabowo, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN.
“Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi,” kata Prabowo saat meresmikan megaproyek kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1/2026). Perkataan ini mencerminkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja BUMN.
Menurut Prabowo, praktik meminta bonus di tengah kondisi perusahaan merugi merupakan tindakan yang tidak pantas. Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya,” tegasnya. Pernyataan ini menyoroti situasi di mana direksi tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga berani meminta imbalan di saat perusahaan tidak dalam kondisi baik.
Ketidakberdayaan Dalam Pengelolaan BUMN yang Berisiko Tinggi
Dalam konteks BUMN, banyak perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi mengalami kerugian besar. Faktor-faktor seperti manajemen yang buruk, korupsi, dan ketidakjelasan visi menjadi penyebab utama. Hal ini mengakibatkan dampak negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perekonomian nasional.
Pemerintah perlu memperhatikan bahwa kinerja BUMN yang tidak optimal dapat mempengaruhi investasi dan kepercayaan masyarakat. Ketidakpastian ini bisa mengakibatkan arus modal yang keluar dari negara, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas ekonomi. Direksi diharapkan mampu membuat strategi yang jitu untuk membalikkan keadaan.
Di samping itu, transparansi dalam pengelolaan aset BUMN juga sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola, apalagi ketika BUMN mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Jika tidak, maka akan ada silang pendapat antara masyarakat dan direksi yang bisa menyebabkan ketidakpuasan publik.
Strategi untuk Memperbaiki Kinerja BUMN Secara Menyeluruh
Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah evaluasi menyeluruh terhadap semua jajaran direksi. Dengan meninjau kinerja mereka, pemerintah bisa menentukan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang perlu digantikan. Melalui langkah ini, harapan untuk memperbaiki kinerja BUMN menjadi lebih nyata.
Langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada direksi. Pengetahuan yang baik mengenai manajemen perusahaan serta pemahaman yang kuat tentang ekonomi dan pasar global sangat dibutuhkan. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan yang ada.
Selain itu, penerapan sistem insentif yang berbasis kinerja juga bisa menjadi solusi. Dengan menyusun struktur gaji dan bonus yang berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan, diharapkan akan ada motivasi yang lebih tinggi bagi para direksi untuk bekerja keras. Ini adalah langkah strategis yang bisa meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global.
Implikasi Jangka Panjang dari Perubahan di BUMN
Perbaikan kinerja BUMN tidak hanya memiliki dampak instan, tetapi juga implikasi jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Dengan BUMN yang lebih solid, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Masyarakat akan merasakan manfaat yang lebih besar dari keberadaan perusahaan-perusahaan negara.
Akses terhadap layanan dasar juga bisa meningkat seiring dengan perbaikan kinerja BUMN. Ketika BUMN berfungsi dengan baik, maka kualitas layanan publik seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi juga akan meningkat. Ini adalah harapan bagi rakyat yang selalu mempertanyakan keberadaan BUMN.
Secara keseluruhan, perbaikan BUMN harus menjadi agenda utama pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, BUMN bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Kini saatnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret agar tidak ada lagi pihak yang berani meminta imbalan dalam kondisi perusahaan yang merugi.
