Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menolak memberikan tanggapan terkait pernyataan pihak Nadiem Makarim. Dia mengungkapkan bahwa penetapan tersangka tidak memerlukan bukti permulaan yang diharapkan, seperti data kerugian negara yang biasanya disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam situasi tersebut, Anang menegaskan bahwa evaluasi terhadap materi pokok perkara akan dilakukan di pengadilan. Fokus praperadilan, menurutnya, adalah menilai keabsahan tindakan hukum seperti penyitaan, penangkapan, dan penggeledahan.
Elsa, seorang pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, juga memberikan pandangan serupa. Ia berpendapat bahwa proses hukum yang ada saat ini memang sudah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal penghitungan kerugian negara.
Pentingnya Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, menjelaskan bahwa penilaian kerugian negara dalam kasus korupsi dapat dilakukan oleh berbagai lembaga. Ini berarti tidak selalu harus bergantung pada BPK atau BPKP untuk menentukan besaran kerugian yang terjadi.
Menurut Hibnu, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, kini proses penghitungan kerugian negara menjadi lebih fleksibel. Lembaga lain seperti Inspektorat pun memiliki kapasitas untuk melakukan estimasi kerugian yang timbul dari suatu kasus.
Bukan hanya itu, di daerah-daerah, penghitungan kerugian ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu BPK. Mengundang ahli atau instansi lain juga dapat menjadi alternatif untuk menghitung kerugian yang terjadi secara lebih cepat.
Tanggapan Terhadap Praperadilan Nadiem Makarim
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pengajuan praperadilan oleh Nadiem Makarim, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam hal ini, unsur kerugian negara menjadi pokok perdebatan menarik dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Nadiem berpendapat bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang solid. Dia merasa bahwa ketidakjelasan dalam bukti yang ada bisa berpotensi merugikan dirinya dan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum.
Dengan situasi ini, upaya untuk mengusut tuntas kasus tersebut menjadi semakin kompleks. Ketidakpastian mengenai penghitungan kerugian negara dapat berimplikasi langsung pada proses peradilan yang sedang berlangsung.
Konsekuensi Hukum dan Publik
Menariknya, kasus ini tidak hanya berpengaruh pada Nadiem Makarim pribadi, namun juga bisa memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Ketidakjelasan dalam proses hukum sering kali menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Adanya keraguan dalam hal bukti permulaan dapat memberikan dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi reputasi lembaga terkait. Oleh karena itu, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum yang berlangsung.
Faktor penting lainnya adalah bagaimana masyarakat melihat kasus ini dalam konteks yang lebih luas. Penanganan yang adil dan profesional dapat menjadi contoh baik bagi penegakan hukum di masa depan.
