Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Acara ini berlangsung pada tanggal 9-10 Desember 2025 dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola data kependudukan serta keamanan digital dengan memanfaatkan Infrastruktur Data Kependudukan (IKD).
Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa data Dukcapil sangat crucial. Ketersediaan data yang akurat dan lengkap menjadi fondasi bagi berbagai program pemerintah yang berhubungan dengan warga negara Indonesia serta warga asing yang tinggal di tanah air.
Tito menegaskan bahwa saat ini, sekitar 97 hingga 98 persen data penduduk Indonesia sudah tersimpan dengan baik dalam server Dukcapil. Akan tetapi, masih ada selisih dua hingga tiga persen yang perlu diperhatikan, yang mencakup sekitar 5,6 juta orang dari total populasi lebih dari 268 juta jiwa.
Dia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap angka tersebut dan menekankan pentingnya menjangkau masyarakat yang terisolasi, mereka yang berada di luar negeri, dan kelompok yang termarjinalkan. Hal ini penting agar semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam pencatatan identitas.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau agar Ditjen Dukcapil di daerah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pungutan liar. Infrastruktur teknologi informasi, terutama server penyimpanan data dan kelancaran bandwidth, harus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peran lembaga pengguna juga sangat penting, tidak hanya dalam urusan pemerintahan, namun juga dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan pelayanan yang semakin luas, semua kalangan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari layanan tersebut.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan Data Kependudukan
Menteri Tito menekankan bahwa kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan dalam pengelolaan data kependudukan. Setiap instansi harus saling mendukung dan berbagi informasi untuk memastikan integrasi data yang lebih baik.
Dia mengingatkan bahwa solidnya data dukungan akan mempermudah pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Hal ini bukan hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga efisiensi anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai inisiatif pemerintah.
Selain itu, peningkatan akses pelayanan publik melalui teknologi digital menjadi salah satu prioritas utama. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan, baik untuk administrasi kependudukan maupun pelayanan kesehatan.
Inovasi dalam Sistem Pelayanan Publik yang Digital
Tito menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam sistem pelayanan publik, termasuk dalam proses pendaftaran identitas. Sistem e-government yang diimplementasikan diharapkan dapat memangkas birokrasi yang seringkali memakan waktu dan biaya yang besar.
Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan berbagai dokumen secara daring. Misalnya, pendaftaran anak ke sekolah atau pemeriksaan ke dokter dapat dilakukan tanpa perlu datang langsung, yang tentunya lebih efisien.
Dalam hal bantuan sosial, sistem digital juga berperan penting. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai bantuan yang tersedia dan mengajukan permohonan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa terjebak dalam kerumitan prosedur yang membingungkan.
Keamanan Siber dalam Pengelolaan Data dan Pelayanan
Tito juga mengingatkan akan pentingnya keamanan siber dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, risiko kebocoran data juga semakin tinggi, sehingga perlindungan terhadap data pribadi masyarakat harus menjadi prioritas.
Membangun sistem keamanan yang kuat tidak hanya melindungi data, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan data kependudukan.
Keamanan siber juga berkaitan erat dengan aspek pelayanan publik. Sistem pelayanan yang baik dan aman akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah.
