Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) baru-baru ini memberikan perhatian serius terhadap kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam audiensi di hadapan Komisi IX DPR RI, JPPI mengungkapkan keprihatinan mengenai tingginya angka keracunan makanan yang terjadi akibat program ini.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menjelaskan bahwa hingga pertengahan September 2025, terdapat lebih dari 5.360 kasus keracunan yang terdeteksi. Dalam laporan terbaru, angka ini meningkat signifikan, dengan tambahan 1.092 kasus hanya dalam waktu beberapa hari.
Studi yang dilakukan JPPI menunjukkan bahwa masalah keracunan ini bukanlah isu lokal semata, melainkan menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Ubaid menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan sistem yang ada dan mengidentifikasi sumber masalah dari kesalahan menu serta pengaturan di tingkat pusat.
Dalam menanggapi laporan JPPI, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyatakan bahwa temuan yang ada menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah kesalahan di satu titik saja, melainkan mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem. Ia menginginkan rekomendasi konkret dari JPPI untuk perbaikan program.
Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri program ini tidak berada di tangan DPR, melainkan berada di keputusan Presiden. Jika Presiden merasa program ini masih strategis, maka akan tetap dilanjutkan meskipun ada masalah yang dihadapi.
Permasalahan Di Balik Program Makan Bergizi Gratis
Kaji ulang dari sudut pandang kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa masalah keracunan yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh kualitas makanan yang tidak terjamin. Pengawasan menyeluruh terhadap penyedia makanan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah agar semua peserta program mendapatkan makanan yang aman.
Hal ini mencerminkan perlunya sistem pengaturan yang lebih ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan. Selain itu, pelatihan kepada penyedia makanan juga harus diberlakukan untuk menghindari kesalahan dalam penanganan makanan.
Di sisi lain, informasi yang memadai untuk masyarakat mengenai makanan bergizi juga sangat penting untuk mendukung program ini. Ketidaktahuan akan pilihan makanan sehat dapat menyebabkan keracunan yang lebih tinggi.
Dengan meningkatnya kasus keracunan, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk meninjau kembali menu yang disediakan dalam program ini. Hal ini termasuk mengedukasi para anak dan orang tua tentang pentingnya memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi.
Peningkatan kecermatan dalam pengawasan juga diperlukan, termasuk penegakan sanksi terhadap penyedia makanan yang tidak mematuhi aturan. Transisi menuju sistem yang lebih baik harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pendidikan makanan bergizi.
Kepentingan Rekomendasi dari Pihak Terkait
Menanggapi situasi ini, Charles Honoris menegaskan bahwa rekomendasi dari JPPI sangat dibutuhkan untuk perbaikan program. Dengan mendapatkan masukan berharga, DPR bisa lebih memahami langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencegah keracunan lebih lanjut.
Rekomendasi tersebut diharapkan mencakup pembuatan sistem pemantauan yang lebih efektif dan akselerasi dalam penanganan isu yang telah berkembang. Selain itu, perbaikan aspek edukasional kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari rekomendasi ini.
Analis independen juga mendukung perlunya evaluasi secara berkala terhadap program MBG agar kebijakan ini dapat terus disempurnakan. Tanpa evaluasi, potensi masalah di masa depan mungkin akan lebih besar.
Dalam proses pembenahan program, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait kebijakan ini, sehingga keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pada akhirnya, semua langkah yang diambil perlu berfokus pada perbaikan sistem yang menyeluruh dan berkesinambungan, dari tingkat pusat hingga ke seluruh provinsi. Harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak harus menjadi prioritas utama.
Arah Kebijakan ke Depan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sebagai langkah awal, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan MBG yang sedang berjalan. Meninjau kembali peraturan dan pedoman yang ada bisa menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depannya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa semua aspek dari sistem penyediaan makanan diperhatikan secara holistik, termasuk sumber bahan makanan dan cara penyajiannya. Proses ini membutuhkan kerjasama antara berbagai kementerian agar tercapai hasil yang diinginkan.
Pendekatan berbasis bukti juga harus diterapkan, di mana data dari pemantauan keracunan dapat digunakan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Hal ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Sebagai bagian dari perbaikan kebijakan, program edukasi tentang pola makan sehat perlu dilaksanakan secara masif. Dengan adanya pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi makanan.
Dalam jangka panjang, penyelesaian yang berpartisipatif juga menjadi kunci untuk keberhasilan program ini. Melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai elemen masyarakat akan memperkuat dukungan bagi program MBG dan mengurangi risiko keracunan di masa depan.
