Pada 5 September 2025, Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) periode 2019-2022. Kasus ini menarik perhatian masyarakat dan menciptakan diskusi luas mengenai integritas pejabat publik di Indonesia.
Dalam penyelidikan ini, peran Nadiem sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2020 menjadi sorotan. Pertemuan yang berlangsung antara Nadiem dan pihak Google Indonesia berhubungan dengan pengenalan produk teknologi yang direncanakan untuk diterapkan di sektor pendidikan.
Keterlibatan Nadiem dalam program Google for Education menjadi titik kritis yang dipertanyakan. Meskipun pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dimulai, sejumlah keputusan penting telah diambil dalam rapat-rapat tertutup yang mengarah pada pemilihan Chromebook sebagai solusi edukasi.
Rincian Pertemuan Nadiem dengan Pihak Google Indonesia
Selama tahun 2020, Nadiem Makarim melakukan beberapa pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia. Fokus dari diskusi ini adalah untuk mengimplementasikan Chromebook sebagai alat bantu bagi peserta didik di Indonesia.
Kehadiran Chromebook sebagai alat pendidikan ternyata tidak sekedar inovasi pendidikan, tetapi munculnya dugaan adanya kesepakatan yang tidak transparan dalam proses pengadaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebijakan publik dan akuntabilitas pemerintah.
Dalam konteks ini, fakta bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi menunjukkan adanya urgensi untuk mewujudkan proyek tersebut. Namun, adanya persetujuan untuk produk tertentu sebelum proses pengadaan resmi dimulai menimbulkan isu etika yang signifikan.
Kondisi Pengadaan dan Persetujuan Terkait Chromebook
Pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim dihadapkan pada surat dari Google yang meminta agar kementerian terlibat dalam pengadaan alat TIK. Surat ini merupakan respons atas ketidakaktifan Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy, yang tidak melanjutkan komunikasi dengan Google.
Penting untuk dicatat bahwa Nadiem memutuskan untuk merespons permintaan tersebut, yang kemudian memicu langkah-langkah untuk melaksanakan pengadaan alat TIK dengan spesifikasi khusus. Ini menjadi langkah kontroversial, karena mengarah pada dugaan adanya favoritisme dalam pemilihan vendor.
Keputusan untuk menggunakan Chromebook bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga mengubah arah applikasi teknologi dalam sektor pendidikan di Indonesia. Ketentuan yang mengikat dalam pengadaan ini dicurigai sebagai bentuk kolusi yang merugikan keuangan negara.
Rincian Hukum dan Keterlibatan Pejabat Lainnya
Dengan adanya dugaan korupsi ini, sejumlah pejabat lainnya di Kemendikbudristek turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Semua langkah yang diambil dalam proyek pengadaan tersebut memiliki implikasi hukum yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah peran Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan yang rujukannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ini adalah tindakan yang merugikan dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi anggaran negara.
Kerugian keuangan negara akibat pengadaan alat TIK diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun. Angka ini menjadi perhatian penting bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang melakukan penghitungan dan investigasi lebih lanjut.
Dampak Sosial dan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Kasus dugaan korupsi ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat berharap agar transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi dalam pengadaan barang dan jasa publik.
Kekhawatiran akan integritas pejabat publik dapat mengganggu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Apabila kepercayaan publik terguncang, akses terhadap teknologi di sektor pendidikan bisa terhambat oleh stigma negatif dan kecurigaan.
Dalam kondisi ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan jelas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Tindakan preventif dan pengawasan yang lebih ketat di masa depan akan sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
