Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah V, Dian Patria, mengungkapkan penemuan tambang ilegal yang berlokasi dekat Mandalika, NTB pada Selasa, 21 Oktober 2025. Penemuan ini menjadi perhatian serius bagi KPK, yang mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Dian menyatakan bahwa jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas, pihaknya akan turun tangan. “Bisa jadi mereka bagian dari masalah ini, dan itu yang selama ini banyak terjadi,” tegas Dian, menunjukkan bahwa keseriusan penanganan masalah ini sangat diperlukan.
Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Menteri ESDM, Bahlil, telah menyerahkan temuan tambang ilegal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk proses tindak lanjut. “Kami hanya mengelola tambang yang memiliki izin, dan untuk yang tidak memiliki izin, proses hukum harus segera dilakukan,” ungkap Bahlil.
Dari pihak KPK, Juru Bicara Budi Prasetyo menekankan pentingnya kolaborasi dalam penindakan. “Langkah tindak lanjut ini tidak bisa dilakukan KPK sendiri, melainkan memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan,” katanya.
Budi juga menyebutkan, fokus dari KPK bukan hanya penindakan, tetapi bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pertambangan. “Ini menjadi PR bersama untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia,” tandasnya.
Isu Tambang Ilegal dan Tantangan yang Dihadapi
Tambang ilegal di Mandalika mencerminkan masalah yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Penemuan ini mengungkapkan kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki untuk melindungi lingkungan.
Pengelolaan tambang yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem setempat. Kegiatan penambangan ilegal seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran air, yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan, penambangan ilegal tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga ekonomi lokal. Pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara dari sektor ini hilang, yang dapat menghambat pembangunan daerah.
Dian Patria mencatat bahwa banyak kasus penambangan ilegal tidak ditindaklanjuti karena adanya faktor kolusi dan nepotisme. “Ada penguasa tertentu yang terlibat, sehingga penegakan hukum jadi terhambat,” ujarnya.
Upaya penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu memperbaiki situasi ini. KPK berkomitmen untuk bekerja sama dengan lembaga lain untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam sektor pertambangan.
Kolaborasi Antara KPK dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan tambang ilegal sangat krusial. KPK menyadari bahwa tantangan ini tidak dapat diselesaikan secara mandiri dan memerlukan kerja sama lintas sektor.
Budi Prasetyo menegaskan, sinergi antara berbagai pihak adalah kunci untuk menyelesaikan masalah yang ada. “Setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam menanggulangi isu ini,” katanya.
Pertemuan antar instansi pemerintah menjadi platform strategis untuk bertukar informasi terkait tambang ilegal. Dengan cara ini, setiap pihak dapat berbagi data dan menemukan solusi yang efektif.
KPK berencana untuk mengadakan forum diskusi dengan semua pemangku kepentingan untuk membahas penanganan tambang ilegal. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Keberhasilan penindakan tambang ilegal bergantung pada komitmen bersama untuk menjaga sumber daya alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerja sama yang solid akan membantu menciptakan akses yang lebih baik dalam pengelolaan tambang yang berizin.
Pentingnya Penyuluhan dan Edukasi bagi Masyarakat
Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya tambang ilegal menjadi langkah awal yang penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal.
Program edukasi bisa diselenggarakan oleh pemerintah dan NGO untuk menjelaskan proses pengambilan izin serta dampak lingkungan dari aktivitas ilegal. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih peka dan aktif dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan.
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan juga bisa menjadi strategi efektif. Jika masyarakat sadar akan hak dan tanggung jawabnya, mereka bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka sendiri.
Penguatan peran masyarakat juga dapat mendorong aksi kolektif untuk melawan penambangan ilegal. Suara masyarakat sangat berharga dalam menciptakan perubahan dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab.
Sebagai bagian dari kesepakatan bersama, pelibatan masyarakat dapat memperkuat daya tawar mereka di hadapan pihak berwenang. Menjadi mitra dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan.
