4.610 Kubik Kayu Ilegal Disita di Gresik dengan Kerugian Negara Hampir Rp240 M

Dalam sebuah operasi penegakan hukum yang signifikan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) baru-baru ini menyita 4.610 meter kubik kayu ilegal dari sebuah kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Penangkapan ini mengungkap praktik pembalakan liar yang terorganisir dengan skala yang mengkhawatirkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa kayu yang disita berasal dari Hutan Sipora di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menurutnya, tindakan ini merupakan hasil dari operasi rutin satgas untuk menindak tegas pelaku illegal logging.

“Tim kami telah melaksanakan operasi penyitaan di Gresik, Jawa Timur, dengan total kayu bulat ilegal yang terjaring mencapai angka yang mencolok,” jelas Anang dalam jumpa pers. Keberhasilan penangkapan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas hutan dan sumber daya alam.

Detail Penyelidikan dan Penahanan Pelaku Pembalakan Ilegal

Menurut Anang, kegiatan pembalakan liar tersebut diduga dilaksanakan oleh PT Berkah Rimba Nusantara, dengan sosok berinisial IM sebagai salah satu pelaku kunci. Proses penyelidikan telah menghasilkan penetapan status tersangka terhadap kedua pihak tersebut.

“Kami mengklasifikasikan satu sebagai tersangka perorangan dan yang lainnya sebagai korporasi,” tambahnya. Penegakan hukum ini menunjukkan langkah konkret untuk menanggulangi praktik ilegal yang merusak lingkungan hidup.

Sejak bulan Juli tahun lalu, pembalakan liar telah dilakukan secara masif, dengan total kayu yang diambil mencapai 12.000 meter kubik. Kayu-kayu tersebut dijual ke salah satu perusahaan kayu di wilayah tersebut, mengakibatkan dampak besar terhadap ekosistem dan ekonomi lokal.

Modus Operandi dan Dampak Lingkungan yang Dihasilkan

Saat menjelaskan modus operandi pelaku, Anang mengungkapkan bahwa mereka menggunakan dokumen resmi untuk melakukan tindakan ilegal. Meski memiliki izin untuk mengelola lahan seluas 140 hektare, pelaku telah merusak 730 hektare hutan tanpa izin.

“Ini merupakan pelanggaran serius, karena mereka telah menebang pohon di area yang tidak seharusnya,” tuturnya. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya terpusat pada aspek ekonomi, tapi juga memengaruhi keberlangsungan ekosistem setempat.

Akibat dari aktivitas ilegal ini, negara mengalami kerugian yang signifikan, diperkirakan mencapai hampir Rp240 miliar. Komponen kerugian ini termasuk dalam kategori kerusakan lingkungan serta nilai ekonomis dari kayu yang diambil.

Upaya Konservasi dan Penegakan Hukum untuk Melindungi Hutan

Pemerintah kini semakin fokus untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum sebagai respon terhadap maraknya illegal logging. Satgas PKH berkomitmen untuk memperkuat pengawasan di kawasan hutan yang rawan dieksploitasi.

Kerjasama antara berbagai instansi seperti kepolisian dan kehutanan menjadi kunci untuk menanggulangi fenomena ini. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Pentingnya upaya konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Dengan menjaga hutan, kita juga melindungi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup serta meningkatkan kualitas hidup manusia.