Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai tuduhan pemangkasan anggaran bencana untuk tahun 2025. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa anggaran bencana Provinsi Sumatera Utara mengalami pengurangan signifikan dari Rp843 miliar menjadi Rp98 miliar, yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Dalam tanggapannya, Bobby mempertanyakan sumber informasi tersebut dengan tegas, “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?” ungkapnya saat dikonfirmasi di Medan, Rabu. Ia berusaha menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Bobby menyatakan bahwa anggaran bencana yang disetujui oleh DPRD Sumut adalah sebesar Rp123 miliar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2025. Ia mengajak publik untuk melihat langsung rincian anggaran yang telah ditetapkan.
Anggaran ini, menurutnya, merupakan respons terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Bobby menyebutkan bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana semua daerah diinstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran, yang tentu akan berdampak pada alokasi dana untuk penanganan bencana.
Ia juga menjelaskan bahwa dana yang mengalami efisiensi telah dialihkan ke dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan mendesak, termasuk pembayaran bonus untuk atlet yang berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) pada tahun 2024.
Penyelenggaraan Anggaran Bencana dan Isu Efisiensi
Bobby menegaskan pentingnya memahami konteks dari pemotongan anggaran. “Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, kita diharuskan melakukan efisiensi,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa setiap daerah perlu menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial yang ada.
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak berarti mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, pemindahan anggaran ke BTT dimaksudkan untuk memastikan bahwa meskipun ada pengurangan, kebutuhan mendesak tetap dapat terpenuhi. “Namun, kita tetap harus menjaga agar tidak ada yang terabaikan,” sambungnya.
Selanjutnya, Bobby menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur di daerah seperti Nias Barat menjadi bagian penting dari anggaran bencana. “Jembatan yang rusak di Nias Barat juga menggunakan BTT,” jelasnya, menyoroti pentingnya anggaran dalam mendukung infrastruktur yang menjadi krusial pasca-bencana.
Dalam memahami situasi ini, Bobby terus berharap agar masyarakat dapat memberikan dukungan dan pemahaman terhadap kebijakan yang diambil. Ia mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait pengelolaan anggaran di daerahnya.
Pentingnya Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi dan akuntabilitas. Bobby mengakui bahwa pengawasan yang ketat dari DPRD dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan kepentingan publik.
Ia berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. “Mari kita bersama-sama memastikan bahwa anggaran ini digunakan secara efisien dan efektif,” ujarnya.
Ke depan, Bobby berencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki andil dalam setiap kebijakan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan penanganan bencana.
Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemda. Seiring dengan itu, Bobby berjanji untuk selalu transparan dalam pelaporan penggunaan dana dan perkembangan penanganan bencana.
Membangun Kesadaran dan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana
Salah satu fokus utama Bobby adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan. Dalam hal ini, edukasi menjadi kunci untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Bobby juga menggandeng berbagai instansi dan lembaga untuk mengadakan program-program penyuluhan tentang mitigasi bencana. “Kami ingin masyarakat tahu cara mengantisipasi dan menghadapi bencana,” ujarnya dalam suatu kesempatan.
Pendidikan tentang bencana harus dimulai dari tingkat dasar agar anak-anak sejak dini memahami pentingnya keselamatan. Hal ini diharapkan bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan jika bencana terjadi dan meningkatkan kesadaran kolektif untuk saling membantu.
Ia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tim penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dengan nama yang lebih dikenal, tim ini akan dilatih dan dipersiapkan lebih baik dalam menangani situasi darurat di lapangan.
Ketika berbagai langkah ini diambil, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Masyarakat yang sadar dan siap sedia dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana.
