Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, mengungkapkan bahwa akan dilakukan pembahasan kembali terkait skema divestasi saham Freeport. Penjelasan ini disampaikan Velix setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah yang ada di Papua, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Pembahasan mengenai skema divestasi saham ini menjadi salah satu agenda penting, khususnya mengenai hak 10 persen yang menjadi milik orang asli Papua. Velix menekankan bahwa hal ini akan melibatkan pembicaraan dengan para gubernur setempat untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya.
Tantangan dan Harapan dalam Proses Divestasi Freeport
Gubernur Papua, Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa mereka akan melakukan diskusi internal terlebih dahulu perihal divestasi Freeport. Fakhiri juga menekankan pentingnya kolaborasi antar gubernur di Papua untuk merumuskan strategi yang tepat.
Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menyampaikan rencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait divestasi. Ia berharap bahwa hasil diskusi ini akan memberikan laporan yang jelas kepada Menteri ESDM mengenai langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa Indonesia akan mendapat tambahan saham sebesar 12 persen dari Freeport. Keputusan ini merupakan buah dari hasil negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan kepemilikan lebih besar terhadap perusahaan tersebut.
Rincian Negosiasi dan Proses Tambahan Saham
Bahlil menjelaskan bahwa negosiasi terkait tambahan 12 persen saham Freeport telah mencapai tahap final. Penegasan ini disampaikan saat ia melakukan konferensi pers setelah acara Indonesia Langgas Berenergi, di Jakarta baru-baru ini.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani, juga mempertegas bahwa penambahan saham tersebut akan diberikan secara gratis. Ini menjadi kabar baik bagi pemerintah yang terus mencari cara untuk memperkuat kepemilikan saham di sektor sumber daya alam.
Rosan menegaskan bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan saham ini, dan proses implementasinya saat ini tengah dalam tahap finalisasi. Hal ini menunjukkan adanya dorongan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan dan efisien.
Strategi Jangka Panjang bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pembahasan tentang divestasi Freeport tidak hanya terkait saham, tetapi juga mencakup rencana jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Ini menjadi perhatian utama dalam setiap negosiasi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dengan terlibatnya pemerintah daerah dalam diskusi ini, diharapkan adanya sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Para gubernur diharapkan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai hak dan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh.
Tentu, winspektasi untuk keberlanjutan dan pemanfaatan hasil tambang bagi masyarakat sangat tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif dari hasil divestasi ini.
