Peluncuran program perumahan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Di tahun 2025, acara akad massal yang dihadiri oleh 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun digelar di Cileungsi, Bogor, dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan angka capaian yang tinggi, ini menjadi tanda bahwa upaya kolaborasi antar berbagai pihak dapat mencapai hasil yang signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya sektor perumahan dalam pertumbuhan ekonomi. Beliau mengajak semua pihak untuk berupaya mengejar target tinggi dalam penyediaan rumah bagi rakyat.
Peran Penting BP Tapera dalam Penyediaan Perumahan
BP Tapera menunjukkan komitmennya dalam mendorong program perumahan yang terjangkau melalui inovasi dan kerjasama yang efektif. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebutkan bahwa acara ini menjadi pencapaian besar dalam sejarah penyediaan perumahan di Indonesia.
Kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor swasta, termasuk bank penyalur dan pengembang, menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program ini. Heru juga menegaskan bahwa digitalisasi proses pengajuan KPR membuat layanan menjadi lebih efisien.
Transformasi tata kelola FLPP yang lebih modern menjadikan proses KPR menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Hal ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah bagi keluarga mereka.
Angka Realisasi yang Mencapai Ratusan Ribu Unit
Hingga akhir September 2025, sebanyak 183.058 unit rumah telah berhasil disalurkan melalui Program FLPP. Nilai total penyaluran mencapai Rp22,72 triliun dengan melibatkan lebih dari 38 bank penyalur yang berkolaborasi dengan 7.382 pengembang di seluruh Indonesia.
Distribusi rumah subsidi ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menciptakan akses perumahan yang lebih adil bagi masyarakat di berbagai daerah. Pencapaian ini tersebar di 33 provinsi, mencakup 394 kabupaten dan kota.
Dengan adanya akta massal, diharapkan agenda rumah subsidi dapat lebih cepat dirasakan masyarakat. Memastikan rumah yang layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah prioritas utama pemerintah saat ini.
Akad Massal Hybrid di Berbagai Lokasi yang Menarik
Penyelenggaraan akad dilakukan secara hybrid, dengan 200 MBR mengikuti secara langsung di lokasi utama, sementara sisanya dilakukan secara daring. Dengan cara ini, program ini menjangkau masyarakat di berbagai lokasi tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan.
Acara tersebut juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai akad kredit kepemilikan rumah teramai yang pernah dilakukan. Ini menunjukan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program subsidi perumahan sangat tinggi.
Selain menyerahkan kunci kepada beberapa perwakilan MBR, Presiden berkesempatan berdialog langsung dengan penerima manfaat. Dialog ini menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka mengenai program perumahan ini.
