BP Tapera baru saja menyepakati Perjanjian Kerja Sama dengan 43 bank penyalur untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui program FLPP. Acara penandatanganan tersebut berlangsung di kantor BP Tapera yang terletak di Jakarta Selatan dan melibatkan sejumlah bank, baik yang berskala besar maupun bank pembangunan daerah, menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
Keberhasilan penyaluran dana FLPP menjadi satu tujuan utama bagi BP Tapera. Dengan dukungan dari berbagai bank, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memiliki akses untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Partisipasi dari 43 bank penyalur ini sangat beragam, mencakup 5 bank Himbara, sejumlah bank swasta, dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Strategi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program ke seluruh stakeholder yang terkait.
Target Ambisius Penyaluran Dana FLPP untuk Tahun 2026
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa target untuk tahun 2026 adalah penyaluran dana FLPP untuk sebanyak 285 ribu unit rumah. Hal ini memerlukan anggaran total yang diperkirakan mencapai Rp37,1 triliun, dengan rincian yang jelas terkait sumber pendanaannya.
Anggaran DIPA untuk tahun tersebut ditetapkan sebesar Rp25,1 triliun, sementara sisanya berasal dari pengembalian pokok dan saldo awal tahun yang diharapkan dapat digulirkan kembali. Dengan potensi penambahan target menjadi 350.000 unit, pemerintah juga sedang menyiapkan langkah strategis untuk mencapainya.
Heru juga menegaskan, bahwa pencadangan investasi adalah bagian integral dari perencanaan ini, yang akan memberikan dukungan lebih bagi program perumahan yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memantau perkembangan yang terjadi di lapangan.
Pencapaian Evakuasi Dana FLPP dan Penyaluran Koperasi
Sampai pertengahan Desember 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah dengan nilai total Rp33,66 triliun. Ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan, terutama dalam konteks kerjasama yang dilakukan antara BP Tapera dan berbagai bank yang terlibat.
Realisasi ini melibatkan 39 bank penyalur yang bekerja sama dengan 8.058 pengembang. Dengan menyebar di 33 provinsi dan mencakup 401 kabupaten, program ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan semakin meningkat.
Bank BTN menjadi salah satu bank terdepan dalam penyaluran FLPP, diikuti oleh BTN Syariah yang juga menunjukkan kinerja luar biasa. Komitmen yang kuat dari bank-bank tersebut berimplikasi positif bagi masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi.
Mendukung Masyarakat Non-Formal dalam Pembiayaan KPR
Salah satu perubahan yang signifikan dalam PKS tahun ini adalah peningkatan alokasi penyaluran dana FLPP untuk sektor non-formal dari 10 persen menjadi 15 persen. Ini adalah langkah penting untuk memastikan inklusi ekonomi bagi semua kalangan.
Dengan keberadaan kebijakan ini, diharapkan semakin banyak individu dari sektor non-formal yang dapat menikmati pembiayaan KPR Sejahtera. Ini merupakan bagian dari upaya BP Tapera untuk meratakan akses perumahan yang layak di Indonesia.
Heru menambahkan bahwa peningkatan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau. Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak terkait.
Kemitraan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan Terdepan
BP Tapera juga telah menjalin kemitraan dengan tujuh asosiasi pengembang perumahan untuk berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama ini akan menghasilkan 112.557 unit rumah, di mana REI menjadi asosiasi dengan capaian tertinggi.
Melalui perjanjian ini, diharapkan pengembangan dan distribusi data mengenai supply dan demand rumah dapat dikelola dengan lebih baik. Pendekatan yang sistematis dalam pengelolaan aplikasi dan pembinaan rumah layak juga menjadi bagian dari upaya ini.
Pihak asosiasi juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur perumahan di seluruh Indonesia. Sinergi ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan rumah yang layak huni.
