PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) baru-baru ini mengajukan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung operasional smelter baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2029.
Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita, menyatakan bahwa PLTU ini sangat penting untuk menopang kebutuhan energi listrik untuk smelter yang sedang dibangun. Tujuan penggunaan PLTU adalah untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan untuk fasilitas baru tersebut.
Melati turut menegaskan pentingnya dukungan dari Kementerian ESDM untuk penggunaan PLTU sebagai sumber energi utama bagi smelter tersebut. Ia menambahkan bahwa umur keekonomian smelter diperkirakan selama 30 tahun, sehingga operasional PLTU juga harus diperpanjang hingga waktu yang sama.
Urgensi Pembangunan Pembangkit Listrik di Mempawah
Pembangunan PLTU di Mempawah dianggap krusial dalam mendukung pertumbuhan industri aluminium di Indonesia. Dengan adanya smelter baru, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi aluminium, yang merupakan komoditas penting untuk berbagai sektor industri.
Melati juga berharap agar pembangunan PLTU ini mendapatkan pengecualian dari kebijakan pemerintah yang berfokus pada transisi ke energi bersih. Pengecualian ini dianggap penting demi menjaga keberlangsungan proyek smelter dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Melati menjelaskan bahwa kebijakan yang mengharuskan penghentian PLTU bertentangan dengan rencana jangka panjang industri aluminium. Dia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah untuk pengoperasian PLTU demi stabilitas energi.
Pentingnya Pasokan Energi yang Stabil untuk Smelter Baru
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Inalum adalah memastikan pasokan energi yang konsisten dan berkelanjutan. Tanpa pasokan listrik yang memadai, operasional smelter akan terhambat, dan ini dapat berdampak negatif pada kegiatan produksi dan ekonomi lokal.
Melati menekankan bahwa kepastian pasokan bagi PLTU harus diutamakan, baik melalui penyedia dari PLN maupun Independent Power Producers (IPP). Konsistensi pasokan listrik menjadi faktor penentu dalam mencapai target produksi yang telah ditetapkan.
Dia juga berharap agar dukungan DMO (Domestic Market Obligation) untuk batu bara diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan energi untuk smelter. Hal ini diharapkan dapat memudahkan Inalum dalam memperoleh bahan baku yang diperlukan untuk operasional PLTU.
Menanggapi Kebijakan Energi Bersih Pemerintah
Pemerintah Indonesia saat ini sedang berfokus untuk mengalihkan penggunaan energi dari batu bara menuju sumber energi yang lebih bersih. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pembangkit berbasis fosil.
Namun, Melati menegaskan perlunya kebijakan yang seimbang antara upaya transisi energi bersih dan kebutuhan industrialisasi. Keberadaan PLTU yang mendukung smelter baru harus diperhitungkan dalam kebijakan energy mix nasional.
Dia mengungkapkan harapan agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap proyek strategis seperti smelter Inalum. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri nasional yang lebih berkelanjutan.
