Penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang signifikan, terutama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan inisiatif yang mendukung partisipasi aktif mereka.
Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB adalah salah satu contoh bagaimana penyandang disabilitas bisa mengambil langkah maju dalam manajemen risiko bencana. Dengan dukungan dari program kemitraan Australia-Indonesia, mereka terlibat dalam proses yang tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan bencana.
Melalui inisiatif ini, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemetaan kelompok rentan hingga penyusunan basis data yang berhubungan dengan kebencanaan. Hal ini mengubah paradigma penanganan bencana di mana penyandang disabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keseluruhan.
Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD, Lalu Ahmad Fatoni, menjelaskan bahwa perjalanan ini dimulai sejak Maret 2024. Saat itu, Program SIAP SIAGA mengadakan pertemuan dengan beragam organisasi yang berkecimpung dengan isu disabilitas untuk menemukan kesamaan visi dalam penanggulangan bencana.
Fatoni, yang merupakan penyandang disabilitas fisik, menyatakan bahwa sebelumnya banyak organisasi tidak memahami kebutuhan mereka dalam pengelolaan bencana. Namun, melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, mereka akhirnya mampu berperan sebagai mitra strategis dalam penanggulangan bencana.
Unit Layanan Disabilitas tersebut resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024, bersamaan dengan Hari Disabilitas Internasional, menandai awal kolaborasi yang lebih struktural. Kehadiran ULD menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan hak dan kebutuhan mereka dalam konteks kebencanaan.
Sekarang, ULD BPBD NTB berfokus pada pemetaan data yang menyentuh langsung pada penyandang disabilitas. Pemetaan ini bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai subjek aktif dalam rencana penanggulangan bencana yang inklusif, bukan hanya sebagai objek yang diperlakukan sekadar sebagai penerima manfaat.
Proses pemetaan sendiri sudah berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diharapkan mampu menciptakan basis data yang lebih akurat dan berguna ketika bencana terjadi.
Mengapa Keterlibatan Penyandang Disabilitas Sangat Penting?
Keterlibatan penyandang disabilitas dalam manajemen risiko bencana sangat krusial untuk menciptakan sistem yang benar-benar inklusif. Ketika mereka terlibat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Pengalaman hidup penyandang disabilitas memberikan perspektif unik yang sering kali tidak diperhatikan oleh perencana kebijakan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang dapat berbahaya saat bencana melanda.
Melalui partisipasi mereka, kita bisa mendefinisikan ulang cara kita memahami risiko dan mempersiapkan diri menghadapi bencana. Keterlibatan ini juga memberi mereka peluang untuk berbagi informasi penting terkait kebiasaan dan keengganan yang sering kali tak terkapai.
Ketika penyandang disabilitas menjadi bagian dari tim perencana, hasil yang diharapkan adalah implementasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Mereka mampu memberikan masukan dalam proses perancangan alat dan sistem yang digunakan dalam manajemen risiko bencana.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam setiap langkah perencanaan dan implementasi kebijakan. Dengan menempatkan mereka di posisi yang lebih strategis, kita akan meraih tujuan yang lebih manusiawi dalam penanggulangan bencana.
Tantangan yang Dihadapi dalam Mewujudkan Kesiapsiagaan Inklusif
Meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi demi mewujudkan kesiapsiagaan bencana yang inklusif. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma yang masih melekat pada penyandang disabilitas dalam banyak masyarakat.
Stigma ini seringkali membuat mereka terpinggirkan dan diabaikan dalam perencanaan kebijakan. Masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai inisiatif.
Selain stigma, kita juga harus menghadapi kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kebencanaan dalam konteks disabilitas. Banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai praktik terbaik dalam manajemen risiko bencana.
Selanjutnya, ada juga isu terkait dukungan pendanaan yang sering kali kurang untuk program-program yang berfokus pada keterlibatan penyandang disabilitas. Tanpa dukungan yang memadai, inisiatif-inisiatif ini sulit untuk berkembang.
Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi penyandang disabilitas dalam manajemen risiko bencana.
Strategi untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana yang Inklusif di Nusa Tenggara Barat
Untuk mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif, beberapa strategi perlu diimplementasikan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah menyediakan pelatihan yang sesuai untuk penyandang disabilitas agar memahami konsep dan istilah dalam manajemen risiko bencana.
Pendidikan dan pelatihan ini penting agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan perencanaan. Dengan meningkatnya pengetahuan, mereka dapat menyumbangkan ide dan solusi di lapangan yang relevan dengan pengalaman mereka.
Selain itu, menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan pelatihan juga dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Teknologi dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam persiapan bencana.
Sebagai bagian dari strategi, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program yang ada. Hal ini dapat memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas tetap terakomodasi dan bahwa mereka terus mendapatkan tempat dalam perencanaan kebijakan.
Dengan mengikuti strategi-strategi ini, Nusa Tenggara Barat dapat menjadi contoh bagi daerah lain tentang bagaimana keterlibatan penyandang disabilitas dalam manajemen risiko bencana dapat mengubah lanskap kebencanaan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
