Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh hampir semua fraksi partai politik di DPR. Ini bertujuan untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan masyarakat.
Puan menyatakan bahwa dia telah menerima usulan HMP tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR. Dia menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan, tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut di masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti usulan ini setelah masa sidang dibuka, dengan kejelasan siapa dan apa mekanismenya,” ungkap Puan usai rapat paripurna. Sikap tenang diharapkan menjadi pendekatan untuk menyikapi isu ini, agar tidak memicu keresahan di kalangan warga.
Proses Pengusulan HMP dan Perhatiannya oleh Fraksi
Puan menegaskan bahwa mekanisme konstitusi harus diikuti dalam pengusulan HMP. Dia meminta setiap anggota DPR untuk mengatasi masalah ini dengan bijaksana, sehingga tidak ada langkah yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Usulan HMP ini mendapat dukungan luas dari berbagai fraksi partai di DPR. Salah satunya dari PKS yang menyatakan hampir semua anggota mereka telah menandatangani hak tersebut untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden.
Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera, menyebutkan bahwa mayoritas fraksi telah menunjukkan dukungannya terhadap upaya ini dan berharap agar keputusan final dapat diambil dalam waktu dekat. Bukti berupa tanda tangan dari anggota fraksi juga disebutkan sebagai bagian dari dokumen hukum dalam proses ini.
Perkembangan Wacana Pemakzulan Gibran di Kalangan Politisi
Dalam dinamika politik saat ini, wacana pemakzulan tidak hanya melibatkan PKS, tetapi juga fraksi lain seperti PKB. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa diskusi tentang HMP telah berlangsung secara informal di hampir semua partai politik.
Khozin mencatat bahwa diskusi tersebut menunjukkan bahwa banyak partai memiliki pandangan serupa terkait pemakzulan Gibran. Hal ini mencerminkan kesepakatan yang mendalam di antara anggota DPR mengenai isu ini.
Selain itu, pihak PDIP juga memasukkan usulan HMP dalam perbincangan mereka. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menunjukkan bahwa partai tersebut telah menerima desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses ini.
Konsekuensi Hukum Terkait Pendidikan Gibran
Wacana pemakzulan Gibran berakar dari keputusan hukum yang mengungkapkan permasalahan keabsahan syarat pendidikannya saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres mendatang. Hal ini menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyuluhan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran, yang tentunya berpengaruh pada posisinya sebagai wakil presiden. Putusan ini dinyatakan melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, yang membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah lebih dulu menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang mendukung keabsahan ijazah Gibran dari luar negeri. Hal ini semakin memperkuat landasan hukum bagi usaha pemakzulan yang digagas beberapa fraksi di DPR.
