Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid baru-baru ini menyatakan pendapatnya mengenai posisi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta Gibran untuk mundur dari jabatannya setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran terkait pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024.
Kholid menegaskan bahwa putusan tersebut membawa konsekuensi hukum bagi Gibran. Ia menilai bahwa lebih baik jika Gibran mundur untuk menjaga integritas dan keabsahan jabatan yang diembannya saat ini.
Pernyataan Kholid disampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 11 Oktober. Menurutnya, keputusan ini menjadi titik penting bagi Gibran dalam menentukan langkah selanjutnya.
Pandangan PKS Terhadap Situasi Gibran dan Konstitusi
Kholid menjelaskan lebih lanjut bahwa jika Gibran tetap bertahan di posisinya, maka proses konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terus berlangsung. Proses yang dimaksud adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPR.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai bentuk respons terhadap putusan hukum yang telah dikeluarkan. Hak Menyatakan Pendapat menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan dengan hak konstitusional lainnya seperti hak interpelasi atau hak angket.
Kholid mengungkapkan bahwa di dalam diskusi internal DPP PKS, HMP dianggap sebagai langkah paling relevan dan tepat untuk diambil. Ini menunjukkan sikap politik yang konkret dalam menghadapi situasi yang ada.
Proses HMP dan Dukungan di Kalangan Anggota DPR
Dalam pernyataannya, Kholid juga mencatat bahwa komunikasi yang baik antara partai-partai politik terkait usulan HMP sangat penting. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses pengusulan HMP sedang berjalan dan diharapkan dapat segera disampaikan kepada publik.
Ia menyatakan bahwa setiap fraksi sedang berusaha mendiskusikan aspirasi mereka. Kerja sama dan respons yang baik dari seluruh anggota DPR sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang cepat.
Sementara itu, berita bahwa puluhan anggota DPR telah menandatangani persetujuan untuk mengusulkan HMP pun muncul. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, bahkan menunjukkan bukti tercatatnya dukungan dari sekitar 50 anggota DPR lintas fraksi.
Dasar Hukum HMP dan Ketentuannya dalam UUD 1945
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki DPR untuk menyampaikan sikap atas isu-isu penting yang berkaitan dengan kenegaraan. Dasar hukum dari HMP dapat ditemukan dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MD3, bahwa DPR berhak mengajukan HMP atas sejumlah isu tertentu. Di antaranya adalah kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi, dan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Melalui proses HMP, DPR dapat mengekspresikan pandangannya terhadap tindakan yang dianggap merugikan negara atau masyarakat. Hal ini menciptakan saluran bagi partai politik dan anggota DPR untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi yang terjadi.
Dalam konteks ini, keputusan Gibran untuk mundur atau tetap melanjutkan jabatannya sangat berpengaruh. Tindakan ini akan berimplikasi pada citra dan akuntabilitas pemerintah di mata publik. Dengan demikian, semua pihak diharapkan mendukung proses konstitusi dengan integritas.
Sikap yang diambil oleh anggota DPR dan PKS menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia politik, penting bagi setiap individu untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab.
