115 Napi Berisiko Tinggi dari Jatim dan Sulsel Dipindahkan ke Nusakambangan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kembali melakukan pemindahan warga binaan yang masuk dalam kategori risiko tinggi. Pada bulan Juli 2026, angkatan ini terdiri dari 115 orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Pemindahan ini tidak hanya melibatkan proses yang rumit, tetapi juga memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang. Dengan adanya pengawalan ketat dari sejumlah aparat, proses ini berjalan lancar demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa pemindahan ini adalah bagian dari langkah strategis pengamanan. Serta menjelaskan proses yang melibatkan berbagai pihak penting dalam menjaga keamanan selama rangkaian pemindahan berlangsung.

Proses pemindahan berlangsung secara bertahap, menggunakan jalur laut dan darat, dengan pengawalan lebih dari 70 personel. Para petugas tersebut terdiri dari berbagai unsur, termasuk Direktorat Pengamanan dan Intelijen, Korps Brimob, serta petugas dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan.

Pemindahan Warga Binaan dengan Pengawalan Ketat dan Terencana

Rika mengungkapkan bahwa terdapat 79 warga binaan dari Sulawesi Selatan yang diberangkatkan lebih awal. Mereka berangkat dari Lapas Kelas IIB Maros menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Surabaya.

Setelah transit di Lapas Kelas I Surabaya, mereka bergabung dengan 39 warga binaan dari Jawa Timur. Proses pemindahan ini melibatkan detail yang cermat untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

Berdasarkan informasi, rombongan ini tiba di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap, pada dini hari. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke Nusakambangan menggunakan kapal yang telah disediakan.

Strategi Penempatan Berdasarkan Tingkat Risiko Warga Binaan

Rika juga menyoroti pentingnya penempatan warga binaan berisiko tinggi ini di Nusakambangan. Lembaga pemasyarakatan ini dikenal memiliki tingkat pengamanan tinggi, yang sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing orang yang dipindahkan.

Dengan memprioritaskan penempatan berdasarkan risiko, diharapkan proses pembinaan dapat berlangsung lebih efektif. Ini merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Ditjenpas berupaya untuk melakukan penempatan yang optimal dan meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang berisiko tinggi di dalam sistem pemasyarakatan. Kebijakan ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali.

Upaya Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yang Lebih Profesional

Pemindahan ini, seperti ditegaskan oleh Rika, adalah wujud komitmen Ditjenpas dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih aman dan tertib. Koordinasi dan kolaborasi yang baik adalah kunci utama agar semua rangkaian pemindahan dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Ditjenpas berkomitmen untuk melanjutkan pemindahan secara terukur sebagai upaya penguatan pengamanan nasional. Ini juga mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan sistem yang mengedepankan profesionalisme dan keselamatan masyarakat.

Rika menambahkan bahwa seluruh rangkaian pemindahan berjalan lancar dan aman berkat dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Sebuah indikator keberhasilan dari sistem pengamanan yang diterapkan selama proses berlangsung.

Sejak kepemimpinan sebelumnya, jumlah total warga binaan berisiko tinggi yang dipindahkan mencapai angka yang signifikan. Dengan lebih dari 3.000 orang yang telah dipindahkan ke Nusakambangan, langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan Ditjenpas dalam menciptakan situasi yang lebih aman di dalam lembaga pemasyarakatan.

Di masa mendatang, diharapkan bahwa pemindahan ini tidak hanya meningkatkan tingkat keamanan tetapi juga mendukung proses pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sangat penting demi menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan teratur di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.