Desakan Komisi IV Agar Penanganan Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan. Dampak dari kebakaran ini terasa di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi, yang kesemuanya terancam oleh fenomena cuaca kering yang dipicu El Niño.

“Puncak fenomena ini diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026,” ungkap Alex dalam sebuah konferensi pers. Dengan kondisi tersebut, ia mengingatkan pentingnya penanganan karhutla sebagai prioritas utama pemerintah.

Alex meyakini bahwa pengalamannya dalam menghadapi situasi serupa di masa lalu, di mana pada tahun 1997-1998 terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan lebih dari sembilan juta hektare lahan di Indonesia, harus menjadi pelajaran berharga.

Pentingnya Tindakan Cepat dan Efektif terhadap Karhutla

Ia menekankan bahwa perlunya tindakan cepat dan efektif dalam menghadapi kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Mengingat lebih dari sembilan juta hektare yang terbakar pada tahun sebelumnya, dampak yang ditimbulkan menjadi bencana lingkungan terburuk di Asia Tenggara. Kini, situasi yang sama ingin dihindari agar tidak terulang kembali.

Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla semakin menunjukan urgensi penanganan ini. Di Palangka Raya, misalnya, indeks kualitas udara mencapai 487, yang tergolong berbahaya untuk kesehatan masyarakat.

Jarak pandang di banyak daerah juga menurun drastis menjadi hanya 1,4 kilometer. Ini jelas menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh dan perlu penanganan yang lebih serius.

Data dan Angka Penting Mengenai Kebakaran di Kalimantan

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdeteksi ada 1.487 titik panas di seluruh Kalimantan. Sebagian besar titik panas tersebut terpantau di Kalimantan Tengah, yang menjadi episentrum kebakaran.

Alex memaparkan rincian titik kebakaran yang teridentifikasi: 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Selatan, 34 di Kalimantan Utara, dan sisanya di provinsi lain. Penataan dan penanganan titik-titik ini harus dilakukan dengan segera agar dampaknya tidak semakin meluas.

Dari total kebakaran, terdapat 859,49 hektare lahan yang telah terbakar, dengan sebagian besar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Di wilayah ini, status tanggap darurat diperpanjang hingga 4 September 2026, menandakan seriusnya situasi yang dihadapi.

Upaya Peningkatan Mitigasi dan Kebijakan Penanganan Kebakaran

Alex menegaskan bahwa penanganan kebakaran di Kalimantan harus mendapatkan perhatian khusus. Kesadaran akan pentingnya mitigasi jangka panjang sangat dibutuhkan, dengan fokus pada pencegahan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Dia menambahkan bahwa sistem peringatan dini berbasis satelit harus diperkuat agar dapat mendeteksi potensi kebakaran dengan lebih akurat. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menghadapi masalah ini.

Komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui program Desa Peduli Api dan pelatihan metode pembukaan lahan tanpa bakar harus diperluas. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat secara aktif terlibat dalam pencegahan kebakaran, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Menurut Alex, evaluasi kebijakan penanganan karhutla yang telah diterapkan perlu dilakukan secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar kebijakan bisa sesuai dengan kondisi lapangan dan efektif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan di masa yang akan datang. Pendekatan yang lebih holistik akan memungkinkan terciptanya solusi yang lebih berkelanjutan.

Dengan melakukan semua langkah ini, Alex percaya bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil akan memberikan dampak positif dalam menurunkan frekuensi dan dampak kebakaran di Kalimantan. Diharapkan semua pihak dapat bekerjasama demi penyelamatan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.