Hasil Kunjungan DPR RI ke Lapas Mewah di Cibinong dan Poin-Poin Pentingnya

Pada tanggal 30 September, Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai respon terhadap temuan hunian mewah yang dilaporkan dalam inspeksi mendadak oleh Ombudsman. Rombongan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan, Dewi Asmara, yang menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung sejumlah temuan terkait fasilitas di lapas tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XIII didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap bangunan mewah yang diduga digunakan sebagai hunian khusus bagi narapidana tertentu.

Selama kunjungan ini, para anggota dewan menyaksikan penghancuran dua bangunan yang dianggap bermasalah dengan menggunakan ekskavator. Tindakan ini dilakukan untuk menyikapi hasil temuan yang mencengangkan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas di dalam lapas.

Kunjungan Komisi XIII Menemukan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Setibanya di lokasi, anggota Komisi XIII DPR RI, bersama dengan Dirjenpas, memasuki bangunan berwarna putih yang dikenal sebagai hunian mewah untuk narapidana. Temuan ini sangat mengejutkan, karena di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang lengkap, termasuk kulkas, televisi, kasur, sofa, dan pendingin ruangan.

Yang lebih mencengangkan, mereka juga menemukan sejumlah botol bir di dalam kulkas salah satu unit hunian, beberapa di antaranya masih tersegel. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi narapidana itu, ternyata memiliki akses yang sangat baik kepada barang-barang yang tidak pantas.

Pada saat sebelum kunjungan ini, fasilitas dan barang-barang dalam hunian tersebut sempat hilang ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kepala Bappisus berkunjung ke lokasi. Keberadaan barang-barang tersebut jelas menunjukkan adanya usaha untuk menyembunyikan temuan yang mencolok ini.

Anggota Komisi XIII, Yan Parmenas dan Dr. Umbu, secara langsung menunjukkan botol-botol bir yang ditemukan kepada wartawan. Umbu menekankan pentingnya melakukan penilaian terkait apakah fasilitas-fasilitas ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kalapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, mengklaim bahwa barang-barang tersebut merupakan milik petugas tertentu, tetapi pernyataan ini menambah keraguan mengenai transparansi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bangunan Mewah di Lapas: Tidak Berizin dan Melanggar Aturan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa bangunan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut dibangun tanpa prosedur yang sah dan melanggar ketentuan yang ada.

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan, menyatakan bahwa tim pemeriksa menemukan bahwa bangunan tersebut terletak di kawasan bantaran sungai, yang dilarang untuk didirikan bangunan. Ini juga menciptakan masalah baru dalam hal ketaatan terhadap hukum lingkungan.

Rudi menambahkan bahwa saat ini masih dilakukan penyelidikan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan serta pengoperasian bangunan mewah tersebut. Dalam hal ini, Anggota Komisi XIII, Rieke Pitaloka, menyatakan bahwa bangunan mewah di lapas tersebut adalah bangunan liar, dan izinnya baru akan muncul pada tahun 2026.

Rieke mengonfirmasi perlunya tindakan tegas, termasuk pembongkaran bangunan tersebut, karena sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa lambatnya proses administrasi hanya menunjukkan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan lapas.

Dirjen PAS juga mengakui bahwa dari 16 bangunan yang ada, 13 di antaranya tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), sehingga menambah daftar panjang masalah yang harus diatasi.

Pembongkaran Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Setelah melakukan peninjauan, Komisi XIII DPR mendesak Kemenimipas untuk segera membongkar dua bangunan hunian mewah tersebut. Pembongkaran yang dilakukan dengan alat berat ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga binaan dan menghindari potensi penyalahgunaan lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menegaskan bahwa pembongkaran ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas lembaga pemasyarakatan. Ia juga menyerukan perlunya penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lapas yang tidak sesuai ketentuan.

Sugiat menegaskan bahwa fasilitas-fasilitas mewah ini bukan bagian dari aset resmi dan dibangun di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembongkaran ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang lebih besar.

Anggota DPR berharap agar tindakan tegas ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa penyalahgunaan wewenang dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan ditoleransi. Pengawasan yang ketat perlu diimplementasikan untuk melindungi hak-hak seluruh narapidana tanpa diskriminasi.

Pencatatan Barang-Bukti untuk Proses Hukum Selanjutnya

Komisi XIII DPR RI juga mengingatkan pentingnya pencatatan seluruh barang yang ditemukan di dalam hunian mewah untuk kepentingan penyidikan. Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa semua barang harus terinventarisasi dengan baik agar tidak menghilangkan barang bukti yang penting dalam proses investigasi selanjutnya.

Walaupun ada jaminan bahwa barang-barang tersebut sedang dalam proses investigasi, anggota DPR menuntut bukti fisik seperti sofa, televisi, dan kulkas harus dipotret dan dicatat sebelum pembongkaran dilakukan.

Sebagai langkah antisipasi, sebelum membongkar, petugas sudah mengeluarkan isi rumah yang terdiri dari furnitur untuk dijadikan alat bukti dalam penyelidikan selanjutnya. Ini langkah yang bijak untuk memastikan keadilan dalam proses hukum yang lebih luas.

Tim Gabungan untuk Menginvestigasi Kasus di Lapas

Rudi Setiawan, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengumumkan bahwa pihaknya sedang membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Tim ini berfungsi untuk mengevaluasi semua data dan informasi terkait keberadaan fasilitas mewah tersebut serta untuk mencari tahu proses yang benar di baliknya.

Walaupun Rudi tidak merinci lebih lanjut mengenai tim tersebut, dia menegaskan pentingnya investigasi yang menyeluruh untuk menemukan akar masalah. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenimipas dalam menegakkan integritas lembaga pemasyarakatan.

Dalam proses ini, penyelidikan harus bersifat transparan agar publik dapat menyaksikan setiap langkah yang diambil. Dunia hukum yang adil dan transparan harus ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat dalam proyek ini.