MK Diminta Membatasi Pengecualian Pembakaran Lahan untuk Kearifan Lokal

Dua kelompok masyarakat adat baru saja mengajukan permohonan pengujian materiil terkait dengan regulasi yang mengatur pembukaan lahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menganggap adanya ketidakjelasan dalam peraturan tersebut, terutama tentang pengecualian larangan pembakaran lahan yang seharusnya melindungi praktik tradisional mereka.

Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemimpin Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dari Barito Utara, Putes Lekas, bersama dengan Warga Kabupaten Kampar, Era Purnama Dewi. Melalui langkah ini, mereka berharap dapat memperjelas batasan mengenai siapa yang berhak mendapatkan pengecualian dalam pembakaran lahan.

Menurut para pemohon, ada kekhawatiran bahwa definisi “masyarakat” dalam undang-undang tersebut terlalu luas. Ini berpotensi memberikan celah bagi pihak-pihak di luar masyarakat adat untuk mengeksploitasi keuntungan dari pembakaran lahan yang seharusnya dikhususkan bagi mereka yang memiliki kearifan lokal.

Undang-Undang Cipta Kerja dan Perubahan dalam Pembakaran Lahan

Perubahan dalam undang-undang ini khususnya berfokus pada Pasal 69 ayat (2) yang mencakup larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, rumusan yang ada dinilai tidak memadai untuk melindungi praktik tradisional masyarakat adat yang telah berlangsung lama.

Kesalahan penafsiran terhadap istilah ‘masyarakat’ ini diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon, A. Fahrur Rozi. Menurutnya, pihak-pihak non-adat dapat memanfaatkan dalih ini, yang pada akhirnya berimbas pada munculnya praktik pembakaran lahan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Hal ini juga berpotensi membawa dampak negatif bagi lingkungan, seperti kebakaran hutan yang meluas. Dalam konteks ini, masyarakat adat sangat mendambakan adanya pemisahan yang jelas antara praktik tradisional mereka dan aktivitas yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan

Masyarakat adat, seperti masyarakat Dayak Taboyan, memiliki pengetahuan dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Praktik berladang gilir balik yang mereka jalankan selama ini diatur dengan ketat melalui norma dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun.

Rozi menekankan bahwa setiap pembukaan lahan dilakukan dengan mematuhi kalender musim dan melalui proses yang kolektif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembakaran yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan lingkungan.

Namun, ketidakjelasan dalam undang-undang membuat mereka selalu terancam dan terdiskriminasi ketika terjadi kebakaran hutan. Masyarakat adat sering kali dijadikan kambing hitam padahal mereka tidak melakukan praktik yang merusak lingkungan.

Ancaman Hukum bagi Masyarakat Adat

Para pemohon menyatakan bahwa mereka yang mengikuti praktik adat justru menghadapi risiko hukum yang berat. Mereka terancam sanksi pidana hingga 10 tahun bahkan denda miliaran rupiah, berkat kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan antara praktik adat dan kegiatan non-adat.

Selain itu, munculnya instruksi terbaru dari pemerintah yang memperkuat larangan pembakaran lahan semakin mempersulit posisi masyarakat adat. Tanpa adanya pemisahan yang jelas dalam peraturan, mereka terpaksa menanggung beban akibat tindakan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Situasi ini semakin parah ketika salah satu pemohon, Era Purnama Dewi, mencatat dampak kesehatan serius akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan. Hal ini menekankan betapa pentingnya regulasi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat serta lingkungan di sekitar mereka.

Pengharapan untuk Kejelasan Hukum dan Perlindungan Lingkungan

Melalui permohonan ini, para pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang lebih sesuai dengan konstitusi. Mereka meminta agar pasal yang dipermasalahkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak memperhitungkan hak-hak masyarakat adat.

Dalam petitumnya, para pemohon juga menekankan pentingnya pengecualian yang spesifik dan jelas bagi masyarakat adat. Mereka mengusulkan agar pengecualian hanya berlaku untuk praktik pembakaran yang dilakukan secara turun-temurun dan untuk tujuan subsisten.

Mereka juga mengajukan batasan luas lahan yang dapat dibuka serta keharusan adanya sekat bakar. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul peraturan yang tidak hanya melindungi masyarakat adat tetapi juga lingkungan di sekitarnya.