Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan bahwa kemajuan teknologi digital harus sejalan dengan perlindungan hak cipta dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. Pernyataan ini dilontarkan saat menghadiri ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era yang berlangsung di Bali.
Dalam acara tersebut, Menkum Supratman mengungkapkan pentingnya jurnalis dan organisasi media untuk mendapatkan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang sesuai dari karya yang mereka hasilkan. Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi harus memperhatikan nilai dari hasil karya manusia.
Karya jurnalistik kini dapat diproduksi dan disebarkan secara instan, memungkinkan jangkauan yang lebih luas di seluruh dunia. Namun, kondisi ini membawa tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa hak-hak dari para kreator tetap dihormati dan dilindungi saat karya tersebut digunakan secara komersial.
Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital yang Berkembang Pesat
Saat ini, pelindungan karya jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem informasi. Situasi ini berpengaruh pada kualitas demokrasi dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat.
Menkum Supratman juga menyoroti bahwa tantangan ini menjadi lebih kompleks di kawasan ASEAN. Karya jurnalistik tidak terbatas pada batas-batas negara, sehingga diperlukan kerjasama yang lebih erat di tingkat regional.
Indonesia mendorong penguatan kerjasama melalui tiga aspek utama: transparansi dalam penggunaan karya, remunerasi yang adil, serta interoperabilitas data dan sistem pengelolaan hak. Hal ini agar pemanfaatan karya jurnalistik dapat dikelola lebih transparan dan memberikan kepastian bagi pemilik hak.
Kepentingan Pelindungan Karya Jurnalistik dalam Ekonomi Digital
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti ketimpangan dalam pembagian nilai ekonomi di ekosistem digital. Ia mengamati bahwa platform digital seolah mendapatkan keuntungan besar dari perhatian masyarakat tanpa memberikan kompensasi yang sesuai kepada jurnalis dan organisasi media yang memproduksi konten tersebut.
“Ini adalah masalah serius ketika mereka yang menyelidiki realitas tidak mendapatkan imbalan yang layak, sementara pihak yang mendistribusikan memperoleh bagian yang tidak proporsional,” ungkap Komaruddin.
Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyentuh etika dan keberlanjutan jurnalisme. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, kemampuan media untuk melaksanakan fungsi sebagai layanan publik dan menopang demokrasi dapat terancam.
Tantangan Penggunaan Karya Jurnalistik dalam Teknologi Kecerdasan Buatan
Komaruddin juga mengkritisi pemanfaatan karya jurnalistik dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Teknologi AI berpotensi merangkum, menerjemahkan, dan menghasilkan konten dengan memanfaatkan karya intelektual yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, juga menekankan pentingnya perlindungan hak cipta dalam konteks ini. Penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital dan sistem AI harus tetap menghormati hak pencipta dan sumber informasi yang jelas.
Dengan kemajuan AI generatif, tantangan baru muncul mengenai bagaimana karya jurnalistik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi tersebut. Memastikan penghargaan yang layak bagi jurnalis menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum ini.
