Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengeluarkan penolakan tegas terhadap rencana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat, dan bukan dengan membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa.
Ono percaya bahwa konstitusi, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara jelas mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bagi sektor pendidikan. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa setiap kekurangan sarana dan prasarana pendidikan harus ditangani melalui dana pemerintah.
Menurut Ono, jika masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak seharusnya kembali dibebankan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan pandangan ini dalam sebuah acara yang berlangsung baru-baru ini.
Persepsi Masyarakat Terkait Pengeluaran Pendidikan
Ono Surono juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang saat ini hanya berlaku untuk siswa dari keluarga kategori ekonomi tertentu, yaitu desil 6 hingga desil 10. Menurutnya, data kesejahteraan yang digunakan pemerintah saat ini masih meninggalkan banyak ketidakpastian dan isu yang harus diatasi.
Sebagian besar masyarakat yang tergolong secara ekonomi tidak mampu bisa jadi hanya terjebak dalam kategori desil yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya. Data yang ada saat ini dinilai Ono masih banyak masalah yang perlu diselesaikan.
Artinya, belum ada kepastian bahwa kelompok siswa dari desil 6 hingga 10 benar-benar memiliki kemampuan untuk membayar SPP. Ini menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan Ono dalam konteks kebijakan pendidikan saat ini.
Pentingnya Alokasi Anggaran untuk Pendidikan
Ono meminta agar baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus dalam mengoptimalkan pengalokasian anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen. Menurutnya, dana tersebut harus digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah negeri.
Prioritas anggaran tersebut harusnya mencakup pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan sarana olahraga, serta kebutuhan operasional lainnya. Hal ini menurutnya sangat penting agar kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga.
Selain memberikan dukungan kepada sekolah negeri, Ono juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan bantuan terhadap sekolah swasta dengan menyediakan dana untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan. Ini penting agar semua jenis sekolah dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi.
Kepastian Kebijakan untuk Mendukung Pendidikan Berkualitas
Politisi senior dari PDIP ini menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus mengawasi kebijakan anggaran pendidikan untuk memastikan semua kebutuhan SMA, SMK, dan SLB dapat terpenuhi. Ia menekankan pentingnya hadirnya sarana dan prasarana yang memadai bagi para siswa.
DPRD juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan guru baik ASN maupun honorer agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Fokus ini akan memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar dapat terwujud.
Wacana mengenai reaktivasi SPP ini sendiri muncul selama rapat pemprov Jabar bersama Komisi V DPRD, di mana dijelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan menyasar siswa dari keluarga kategori tertentu. Namun, pembahasan ini masih berada di tahap awal dan jauh dari keputusan final.
Dalam beberapa kesempatan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa alasan di balik wacana ini adalah karena banyak sekolah negeri yang mengalami kekurangan anggaran. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kekurangan tersebut, meski masih harus diawasi dengan ketat.
Ketua Komisi V DPRD, Yomanius Untung, juga mengemukakan bahwa sistem pendidikan di Jawa Barat perlu ditingkatkan untuk menghadirkan layanan yang lebih baik. Namun, dirinya juga menyadari bahwa kebutuhan riil operasional sekolah masih sangat jauh dari harapan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa jika perlu, reaktivasi SPP dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan sekolah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Meski demikian, pelaksanaannya masih harus diperhatikan dengan cermat agar tidak mempengaruhi kemampuan masyarakat.
