Pinjol Bangkrut, OJK Siapkan Aturan Baru untuk Lindungi Pemberi Pinjaman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pembaruan aturan untuk industri pinjaman daring yang dikenal dengan istilah pinjaman online. Pembaruan regulasi ini bertujuan untuk melindungi pemberi dana (lender) dan memperkuat sistem keuangan digital yang semakin berkembang di Indonesia.

Dalam rancangan perubahan yang telah disiapkan, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah kewajiban bagi penyelenggara pinjaman daring untuk menyiapkan cadangan dana demi perlindungan lender yang berinvestasi melalui platform mereka.

Kewajiban ini tertuang dalam draft perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). OJK berencana untuk menerbitkan aturan ini dalam waktu dekat untuk memastikan keberlanjutan industri.

Pentingnya Cadangan Dana untuk Perlindungan Lender

Dalam draf tersebut, terdapat pasal yang mengharuskan penyelenggara pinjaman daring untuk membentuk cadangan pengembalian dana atau pooling funds. Besaran cadangan ini harus mencapai setidaknya 5% dari biaya bersih yang diperoleh setiap kali penyaluran pendanaan berlangsung.

Kepala Eksekutif Pengawas, Agusman, menekankan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan kepada lender. Dengan menyiapkan cadangan dana, penyelenggara diharapkan bisa menekan risiko yang mungkin terjadi saat ada masalah dengan pengembalian dana.

Pooling funds ini wajib disimpan dalam bentuk deposito bank atau surat berharga negara (SBN). Bunga atau kupon dari investasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan operasional penyelenggara, sehingga mendukung kelangsungan operasional mereka.

Persiapan Dana Likuidasi yang Wajib Dibentuk

Selain pooling funds, diperkenalkan pula kewajiban penyelenggara untuk membentuk dana persiapan likuidasi. Dana ini harus mencakup minimal 20% dari ekuitas wajib minimum yang ditetapkan dalam regulasi.

Pembentukan dana ini dilakukan bertahap, di mana tahap awal ditetapkan minimal sebesar Rp500 juta. Dalam waktu maksimum tiga tahun, jumlah minimal dana likuidasi ini harus mencapai Rp2,5 miliar dan juga harus ditempatkan pada deposito serta SBN.

Tujuan dari dana ini adalah untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam proses likuidasi, termasuk dalam memenuhi hak-hak lender dan melindungi konsumen dengan lebih baik.

Perubahan Kategori Kredit Macet yang Signifikan

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, ada juga perubahan penting lainnya mengenai kategori pendanaan macet. Dalam draft ini, batas keterlambatan untuk menentukan kredit macet diperpanjang dari 90 hari menjadi 180 hari kalender.

Agusman menjelaskan bahwa perubahan ini diadakan agar sesuai dengan ketentuan kolektibilitas di sektor perbankan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan kualitas pendanaan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Perubahan ini juga bertujuan untuk mendukung lender institusi yang menjadi mayoritas dalam industri pinjaman daring sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif.

Klasifikasi Penyelenggara Pinjaman Daring Menjadi Empat Tier

Dalam upaya penataan industri, penyelenggara pinjaman daring akan dikelompokkan menjadi empat tier berdasarkan tingkat kesehatan finansial, rasio penyaluran kepada UMKM, dan rasio penolakan pengaduan konsumen. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendorong penyelenggara agar lebih sehat dan transparan.

Penyelenggara yang berstatus tier baik akan mendapatkan insentif berupa batas maksimum pendanaan dan persentase jumlah pendanaan per lender. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap penyelenggara dalam melindungi konsumen.

Mekanisme rinci mengenai pengelompokan ini akan diatur lebih jauh dalam ketentuan pelaksanaan yang akan datang. Dengan aturan ini, OJK ingin memastikan bahwa sistem pinjaman daring berjalan dengan baik dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Pembentukan Tim Khusus untuk Mengelola Masa Transisi

Di sisi lain, untuk mengatasi masalah saat penyelenggara pinjaman daring tidak lagi dapat beroperasi, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah membentuk Tim Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan. Tim ini akan bertanggung jawab dalam masa transisi dan likuidasi.

OJK menegaskan bahwa tim ini tidak menggantikan Tim Likuidasi, melainkan mendukung pengelolaan dalam periode transisi. Dengan demikian, bit administrasi portofolio dan penagihan dapat tetap berjalan dan tidak terganggu saat penyelenggara vakum.

Upaya ini bertujuan agar proses pemulihan dana lender tetap dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan para lender di industri keuangan daring.