Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) akan mulai diterapkan oleh berbagai bank per 1 September 2026. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan aliran kredit kepada sektor-sektor produktif di tengah tantangan perekonomian global yang semakin kompleks.
Melalui kebijakan ini, BI menaikkan batas maksimal insentif likuiditas menjadi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Destry menekankan bahwa bank-bank kini dituntut lebih selektif dalam pengelolaan likuiditasnya, yang akan lebih berfokus pada penyaluran kredit.
Penerapan skema baru ini menandakan langkah strategis untuk mendorong bank agar mengalihkan dana dari surat berharga ke dalam pemberian kredit, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Strategi Pemberian Likuiditas Berbasis Kinerja Bank
Destry menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan mengevaluasi kondisi likuiditas dan komposisi portofolio masing-masing bank secara lebih ketat. Dengan pendekatan ini, bank yang menunjukkan performa buruk dalam penyaluran kredit akan mendapatkan disinsentif.
“Jika masih ada bank yang menempatkan dana dalam bentuk surat berharga melebihi 19% dari DPK, mereka tidak akan mendapatkan insentif GWM,” ujarnya. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan bank agar lebih proaktif dalam memberikan kredit kepada nasabah.
Destry memastikan bahwa dengan memberi insentif kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit, diharapkan terjadi peningkatan likuiditas yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Pencapaian Melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial
Kebijakan baru KLM diharapkan dapat mendorong bank untuk lebih banyak menyalurkan dananya ke sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini dipandang penting untuk memperkuat peran intermediasi perbankan, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi.
Destry menjelaskan bahwa bank yang selama ini banyak menempatkan dana di surat berharga, baik SRBI maupun SBN, harus beradaptasi dengan kebijakan ini. Dengan menjadi lebih aktif dalam penyaluran kredit, bank akan memperkuat posisinya di pasar.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bagi para pelaku ekonomi bahwa BI berkomitmen untuk menjadikan kredit sebagai motor penggerak perekonomian. Dalam upaya mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama yang baik antara BI dan lembaga keuangan lainnya.
Rincian Kebijakan Insentif dan Implikasinya
Dalam kebijakan terbaru, BI juga menghadirkan tambahan insentif likuiditas sebesar 2% untuk pendalaman pasar uang. Insentif ini berfungsi untuk memperkuat struktur pasar uang agar lebih efisien dan stabil.
Sementara itu, insentif untuk pembiayaan sektor produktif tetap akan mencapai 4%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pembiayaan sektor riil masih menjadi prioritas utama bagi BI.
Kombinasi insentif ini diharapkan dapat memberikan dorongan ganda bagi perbankan untuk meningkatkan aliran kredit, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
