Eks Ketua Ombudsman Tolak Terima Uang dan Minta Bebas dari Dakwaan

Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, terlibat dalam sebuah kasus hukum yang mengguncang publik. Ia membantah semua tuduhan terkait penerimaan suap dalam pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, serta menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Pembacaan nota pembelaan Hery berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Oktober. Dalam pembelaannya, Hery menyatakan bahwa tuduhan yang mengarah kepadanya juga telah dibantah oleh Agung Winarno, saksi utama dalam persidangan.

“Semua tidak benar ada penyerahan sejumlah uang kepada Hery Susanto,” tegas Hery dalam pledoinya. Hal ini menunjukkan keyakinan Hery bahwa proses hukum yang dijalaninya tidak berdasar pada fakta yang kuat.

Pembelaan Hery Susanto dan Bukti yang Diterima

Hery menyatakan bahwa setiap tuduhan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat diragukan. Ia mempertanyakan dasar yang digunakan oleh JPU dalam menyimpulkan adanya aliran dana kepadanya.

Menurutnya, tidak ada bukti yang konkret untuk mendukung klaim tersebut. Ketidaksesuaian antara keterangan para saksi turut menjadi sorotan Hery, terutama mengenai informasi yang tidak sinkron antara kedua saksi kunci.

Hery juga menganggap bahwa keterangan saksi-saksi seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Ada perbedaan signifikan antara tempat dan waktu yang diceritakan oleh dua saksi, yang menunjukkan adanya kebingungan dalam kesaksian mereka.

Kritik Terhadap Penuntutan dan Proses Hukum

Selain membela diri, Hery juga mengkritik proses hukum yang berlangsung. Ia meragukan alasan mengapa tidak ada tindakan hukum terhadap Lukman Malanuang, yang disebut-sebut menjadi sumber masalah utama dalam perkara ini.

Menurut Hery, Lukman seharusnya diangkat sebagai tersangka karena ada indikasi bahwa ia mendapat keuntungan dari PT Toshida. Hery mempertanyakan keadilan dalam penegakan hukum jika hanya beberapa pihak yang diberikan status tersangka.

Penasihat hukum Hery juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat bukti yang mendukung dakwaan terhadap kliennya. Mereka menilai bahwa keterangan saksi dan alat bukti yang ada tidak cukup untuk menjerat Hery dalam kasus tersebut.

Imbas Kasus Terhadap Hery dan Ombudsman

Kasus ini memiliki imbas yang signifikan terhadap reputasi Hery dan institusi Ombudsman itu sendiri. Sebagai mantan Ketua, Hery membawa beban yang besar terkait citra lembaga yang dipimpinnya.

Atas tuntutan JPU yang meminta hukuman penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, Hery berusaha untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kasus ini menjadi perhatian publik yang mencerminkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia.

Dalam pledoinya, penasihat hukum juga meminta agar majelis hakim menerapkan asas “in dubio pro reo,” yang artinya jika terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa.