Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, menanggapi tuduhan mengenai keterlibatannya dalam penertiban Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Polres Parepare belum mendapatkan SLHS, padahal ini merupakan syarat untuk operasional dapur tersebut.
Sementara itu, SPPG tidak dapat memperoleh SLHS karena kondisi dapur belum aktif beroperasi. Tanpa adanya aktivitas dapur, akan sulit untuk melakukan pengambilan sampel yang menjadi syarat penerbitan SLHS.
“Untuk mendapatkan SLHS itu, harus beroperasi dulu untuk pengambilan sampel. Kalau belum beroperasi, apanya yang mau diambil sampel,” kata Indra dalam pernyataannya. Hal ini menunjukkan pentingnya tahapan verifikasi bagi fasilitas pelayanan makanan agar memenuhi standar kesehatan.
Kepala SPPG Polres Parepare, Muhammad Nur Akram Mulha, menjelaskan bahwa salah satu syarat penerbitan SLHS adalah adanya pengambilan sampel makanan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) saat dapur beroperasi. Akram menegaskan bahwa SPPG harus menjalani prosedur ini agar diet yang diberikan kepada siswa memenuhi standar kesehatan yang berlaku.
Proses Pengajuan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi
Sebagai langkah pertama dalam mendapatkan SLHS, SPPG harus memastikan bahwa semua tahapan pemeriksaan telah dilalui. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk menjamin bahwa dapur memenuhi standar operasional. Akram menegaskan bahwa seluruh proses terkait pengolahan makanan harus berada dalam pengawasan yang ketat.
“Memang harus diurus saat operasional berjalan dan Dinkes harus melihat langsung proses pengolahan hingga pendistribusian makanan, untuk memastikan semuanya sesuai standar,” tambah Akram. Hal ini penting agar partisipasi dalam program gizi terpenuhi dengan baik.
Setelah melewati semua tahapan tersebut, sertifikat SLHS tinggal menunggu penerbitan dari Dinas Kesehatan. Akram menyebutkan bahwa semua pengujian dan inspeksi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prosedur yang ketat ini bertujuan untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa setiap makanan yang dihasilkan dari dapur MBG harus melewati tahap pengujian keamanan oleh petugas food safety sebelum didistribusikan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi, terutama bagi siswa yang menyediakan layanan pendidikan.
Kegiatan SPPG dan Dampak Sosial bagi Komunitas
SPPG Polres Parepare melayani sekitar 1.839 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta peserta posyandu. Dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar, program ini berperan penting dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak di daerah tersebut. Kegiatan ini memberikan akses terhadap makanan bergizi, yang pada gilirannya bisa mendukung perkembangan anak-anak di masa tumbuh kembang.
Pendistribusian makanan bergizi ini dilakukan dengan cara yang terpadu dan terarah, sehingga diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Melalui program ini, diharapkan tidak hanya masalah gizi yang bisa teratasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan bergizi.
Dalam konteks pendidikan, program ini diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi dan kinerja siswa di sekolah. Dengan mendapatkan makanan sehat, para siswa diharapkan lebih fokus dalam belajar dan memiliki energi yang cukup untuk mengikuti aktivitas sekolah sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan dapur MBG dan penerbitan SLHS menjadi sangat krusial dalam mendukung program ini.
Lebih lanjut, program ini juga diharapkan dapat mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah dan masyarakat agar dapat bertahan dan berkembang. Dengan kerjasama yang baik, program gizi seperti ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk yang masih ada di masyarakat, terutama anak-anak.
Kendala dan Harapan untuk Masa Depan
Walaupun SPPG Polres Parepare telah memenuhi banyak syarat, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama dalam penerbitan SLHS. Hal ini menuntut perhatian dari pihak berwenang agar proses administrasi dapat diselesaikan dengan cepat, demi kepentingan masyarakat. Dengan selesainya masalah ini, dapur dapat segera beroperasi dan memulai distribusi makanan yang sangat dibutuhkan.
Akram menekankan pentingnya kelancaran proses ini agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Parepare dan Dinas Kesehatan, untuk mempermudah segala proses yang masih terhambat.
Harapan ke depan adalah agar SPPG tidak hanya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan gizi yang seimbang. Keberadaan dapur MBG harus menjadi katalis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak dan generasi mendatang.
Melalui komitmen semua pihak, diharapkan segala kendala yang ada bisa diatasi, dan dapur MBG dapat beroperasi dengan optimal. Dengan demikian, program ini dapat mewujudkan cita-cita untuk menyediakan makanan bergizi bagi semua anak di Parepare.
