Kronologi Pemakzulan Sitti Husniah dan Pemecatannya dari Bupati Gowa

Kementerian Dalam Negeri telah memberhentikan Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa. Keputusan tersebut muncul melalui sebuah Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan dikeluarkan pada 14 Oktober 2026, menyusul sejumlah permasalahan hukum yang melilitnya.

Pemberhentian Sitti Husniah terkait dengan pengabulan permohonan pemakzulan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Gowa. Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan tersebut menandai langkah signifikan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Perkara pemakzulan ini didaftarkan dengan nomor 1P/UP/2026 pada 21 Agustus lalu dan telah diputuskan pada 1 Oktober. Keputusan tersebut menegaskan bahwa objek permohonan memang terbukti berdasarkan hukum.

Penyebab Pemakzulan Sitti Husniah dan Pelanggaran yang Dituduhkan

Pemakzulan Sitti Husniah tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai hasil pemeriksaan mendalam oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Gowa. Ada tiga dugaan pelanggaran yang melatarbelakangi keputusan ini, dimulai dengan masalah privasi yang berkaitan dengan kabar perselingkuhannya.

Isu perselingkuhan ini muncul pada Maret 2026 dan mengaitkan Sitti dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri. Kontroversi ini tidak hanya mengguncang reputasinya, tetapi juga memicu aksi unjuk rasa dari masyarakat setempat.

Bersamaan dengan itu, DPRD Kabupaten Gowa membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki dugaan tersebut lebih lanjut, bahkan melibatkan suami Sitti Husniah dalam proses pemeriksaan. Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menegakkan integritas di pemerintahan daerah.

Kasus Korupsi dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dua isu lain yang menjadi sorotan dalam pemakzulan Sitti adalah dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus pertama melibatkan dugaan korupsi anggaran program pengadaan seragam sekolah gratis yang diperkirakan bernilai Rp16 miliar.

Selain itu, terdapat juga tuduhan penyalahgunaan wewenang di mana Sitti dituduh mencabut bantuan beasiswa bagi seorang mahasiswa S3. Kasus-kasus ini menambah kerumitan situasi yang dihadapi oleh Sitti Husniah, menciptakan keguncangan lebih lanjut dalam pemerintahan Kabupaten Gowa.

Sitti Husniah tidak hanya jadi sorotan akibat masalah administratif, tetapi juga terlibat dalam masalah hukum yang lebih serius, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini menunjukkan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sepele.

Dugaan Pemerasan yang Mengguncang Panggung Politik Gowa

Lebih jauh, Sitti Husniah juga terkait dengan sejumlah dugaan pemerasan, yang dijelaskan oleh Brigjen Robertus Yohanes De Deo dari Kortas Tipidkor Polri. Dalam penyelidikan, terungkap ada empat kasus pemerasan yang dilakukan oleh Sitti, yang menunjukkan bahwa dugaan pelanggarannya bukan hanya bersifat pribadi tetapi juga menyangkut urusan publik.

Kasus pemerasan pertama melibatkan pengurusan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh pengembang perumahan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan integritas dalam praktik pemerintahan.

Selanjutnya, Sitti diduga memeras Indomaret dengan mengajukan permintaan CSR sebesar Rp85 juta setiap kali ada pembukaan gerai baru. Ini menciptakan citra negatif tentang praktek pemerintahan yang seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat.

Pindah Kepemimpinan dan Tanggapan Sitti Husniah

Setelah keputusan pemberhentian ditetapkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, sebagai Pelaksana Tugas Bupati. Ini diharapkan dapat membawa stabilitas kembali ke dalam pemerintahan daerah yang sedang goyah.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, dengan koordinasi dari DPRD untuk mengusulkan Darmawangsa sebagai bupati definitif ke depannya. Ini menunjukkan upaya untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan dengan cara yang sistematis.

Sementara itu, Sitti Husniah mengungkapkan bahwa ia akan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ia menyatakan lebih memilih untuk fokus ke keluarganya pasca-pemberhentian, tanpa memiliki niatan untuk mengajukan langkah hukum atas putusan yang dikeluarkan.