Revisi UU HAM Masukkan Pasal Hak untuk Dilupakan Demi Lindungi Terdakwa Tak Bersalah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai baru-baru ini memaparkan hasil survei mengenai indeks HAM Indonesia yang menunjukkan angka 63,20. Pernyataan ini diungkapkannya saat mengisi kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, pada hari Rabu, 20 Mei 2026.

Pigai menjelaskan bahwa angka indeks HAM ini terbagi menjadi dua dimensi utama, yakni dimensi sipil dan politik, serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dimensi sipil dan politik tercatat sebesar 58,28, sedangkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya berada di angka 68,97.

Menurut Pigai, angka indeks ini mencerminkan posisi Indonesia yang masih berada di tengah, tidak terlalu baik namun juga tidak terburuk. Dia menyatakan bahwa keadaan ini membuat kita masih berada dalam kategori medioker dalam hal penghormatan terhadap HAM.

Analisis Mendalam Terhadap Indeks HAM yang Dipresentasikan

Pigai menekankan bahwa dalam dimensi sipil dan politik, terdapat total 11 variabel yang mempengaruhi angka tersebut. Variabel jaminan atas hak hidup menjadi yang paling rendah di antara sepuluh variabel lainnya, hanya mencapai angka 22,08.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak keliru dalam memahami informasi ini, terutama terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara. Kekerasan oleh aktor negara memang berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya penyebab dari rendahnya angka ini.

“Kita perlu melihat lebih luas, di luar kekerasan yang diakibatkan oleh negara. Banyak faktor lain seperti kesehatan yang berdampak langsung pada hak hidup masyarakat,” jelas Pigai.

Penyebab Utama Rendahnya Indeks HAM Indonesia

Berbagai masalah kesehatan, seperti tingginya rasio kematian ibu dan anak, berkontribusi pada rendahnya indeks HAM. Stunting serta kelaparan juga menjadi penyebab yang tidak boleh diabaikan dalam hal ini.

Pigai menyatakan bahwa penyakit menular menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian di Indonesia. “Kita tidak bisa menilik masalah ini sekadar dari satu sudut pandang,” ujarnya dengan tegas.

Dia mendorong agar masyarakat dan pihak berwenang bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ini. Penyelesaian yang menyeluruh dibutuhkan agar hak hidup dapat terjamin dengan lebih baik bagi semua orang.

Upaya yang Diperlukan untuk Meningkatkan Indeks HAM di Indonesia

Salah satu cara untuk meningkatkan indeks HAM adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi manusia.

Pigai menyatakan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan hak asasi manusia. Keterlibatan semua lapisan masyarakat juga diperlukan agar perbaikan dapat terasa secara menyeluruh.

Dia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. “Komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan untuk memahami kebutuhan mendesak dalam masyarakat,” tambahnya.