Urgensi Pengesahan RUU KKS oleh Akademisi dan DPR

Isu keamanan siber di Indonesia semakin mendesak untuk diperhatikan. Dosen Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Sri Yunanto, menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di tengah meningkatnya ancaman siber yang mengintai berbagai sektor kehidupan di dalam negeri.

Menurut Yunanto, ancaman dari siber yang semakin luas bisa membahayakan sistem nasional yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa jika tidak ada tindakan cepat, ancaman ini bisa menjadi “bom waktu” bagi Indonesia.

Ancaman siber bukan hal sepele; sektor perbankan, fintech, e-commerce, serta layanan kesehatan menjadi target utama serangan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan ini mesti diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas masyarakat dan perekonomian.

Pentingnya RUU KKS dalam Mengatasi Ancaman Siber

Yunanto memaparkan perlunya RUU KKS sebagai landasan hukum untuk meningkatkan keamanan siber. Ia menyebutkan temuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa Indonesia mengalami miliaran serangan siber dengan kerugian tahunan yang mencapai Rp500 triliun.

Lebih mengkhawatirkan, serangan yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) mencapai 60 persen dari total serangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan siber semakin canggih dan berbahaya.

Selain itu, fenomena serangan ransomware dan pencurian data juga membuat negara merugi hingga Rp8,2 triliun per tahun. Dengan data yang mencengangkan ini, RUU KKS diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Data Serangan Siber dan Relevansi RUU KKS

Data yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works, Wahyudi Djafar, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 50 juta serangan siber terhadap Indonesia selama tahun 2026. Rincian lebih lanjut mencatat angka serangan berbasis web yang mencapai lebih dari 14 juta dan serangan berbasis perangkat yang lebih dari 39 juta.

Wahyudi menegaskan pentingnya RUU KKS, terutama di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Ia mencatat rendahnya kesadaran dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan mengenai keamanan siber menjadi masalah besar yang harus diatasi segera.

Di samping itu, perlunya sinkronisasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam keamanan siber menjadi tantangan tersendiri. Dengan banyaknya instansi yang sudah memiliki undang-undang masing-masing, keinginan untuk berkolaborasi seringkali terhambat oleh ego sektoral.

Tantangan dalam Proses Pengesahan RUU KKS

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Junico Siahaan, menyoroti bahwa ketidakjelasan kerangka koordinasi nasional saat ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengesahan RUU KKS. Ia mencatat bahwa belum adanya pembagian kewenangan yang jelas serta standar nasional untuk manajemen krisis siber telah menjadi persoalan yang harus segera diatasi.

Junico juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah regulasi terkait keamanan siber, seperti UU ITE dan UU PDP. Namun, seluruh regulasi ini masih bersifat parsial dan belum membentuk arsitektur keamanan siber yang komprehensif.

Meski demikian, Junico optimis bahwa DPR menargetkan RUU ini akan selesai dalam dua masa sidang ke depan. Tim sudah dibentuk untuk melakukan studi lapangan dan mendengarkan masukan dari akademisi dan masyarakat untuk membuat landasan yang lebih kuat.