Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah berhasil diterbitkan ulang untuk warga yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Angka ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan proses pemulihan yang masih berjalan di lapangan, memberikan harapan bagi masyarakat yang mengalami kehilangan dokumen penting.
Gempa berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Kabupaten Nagekeo telah mengakibatkan lebih dari seratus jiwa melayang, ribuan orang luka-luka, serta lebih dari 180 ribu warga terpaksa mengungsi. Tentu saja, kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka yang terdampak, termasuk aspek administrasi kependudukan yang krusial.
Untuk merespons situasi mendesak ini, Ditjen Dukcapil membentuk Tim Tanggap Darurat yang dikerahkan ke tujuh kabupaten. Langkah ini bertujuan agar proses pemulihan dokumen kependudukan berlangsung dengan cepat dan efektif, memudahkan warga yang terdampak untuk mendapatkan kembali identitas mereka.
Langkah konkret Ditjen Dukcapil dalam pemulihan dokumen
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menjelaskan pentingnya pemulihan dokumen kependudukan pascabencana. Dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak akibat bencana, yang membuat akses warga terhadap bantuan dan layanan menjadi terhambat. Oleh karena itu, pemulihan dokumen menjadi kebutuhan mendesak.
Ditjen Dukcapil memutuskan untuk menerapkan langkah jemput bola dengan membawa layanan dan peralatan langsung ke lokasi pengungsian. Dengan cara ini, warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju kantor yang sedang tidak beroperasi, dan dapat langsung mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan.
Teguh menjelaskan bahwa kehadiran tim di posko-posko pengungsian sangat penting. Dengan perangkat perekaman dan pencetakan portabel, tim bisa langsung menyiapkan dokumen bagi warga, sehingga mereka bisa segera menggunakannya untuk akses bantuan rekonstruksi, kesehatan, dan pendidikan.
Mendukung masyarakat pascagempa melalui layanan darurat
Keberadaan layanan jemput bola ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, mengingat kondisi di posko pengungsian yang sering tidak mendukung. Masyarakat yang sebelumnya terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan dokumen, kini dapat melakukannya dengan lebih cepat. Hal ini sangat penting untuk mengurangi stres dan kebingungan pascagempa.
Dokumen yang diperoleh warga pada hari itu juga dapat langsung dipakai untuk berbagai keperluan mendesak, seperti pengambilan bantuan dan pendaftaran layanan kesehatan. Dengan pemulihan dokumen yang lebih cepat, masyarakat memiliki peluang lebih baik untuk segera bangkit dari keterpurukan.
Langkah ini juga diharapkan dapat mengakselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak gempa. Dengan dokumen administrasi yang lengkap, warga diharapkan dapat lebih mudah berpartisipasi dalam program-program bantuan dan pembangunan kembali lingkungan mereka.
Bantuan dan penguatan kapasitas di daerah terdampak
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, menambahkan bahwa selain layanan penerbitan dokumen darurat, juga ada hibah peralatan untuk mendukung Dinas Dukcapil setempat. Dengan ini, diharapkan kemampuan operasional Dinas Dukcapil di daerah dapat berlanjut, meski tim dari pusat telah meninggalkan lokasi.
Hani menekankan bahwa perluasan kapasitas operasional sangat penting untuk memastikan kelanjutan pelayanan yang berkelanjutan. Dukungan dalam hal peralatan dan logistik merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan pascabencana.
Di samping itu, tim teknis juga melakukan pendaftaran Perlinsos di beberapa desa. Hingga saat ini, lebih dari seratus keluarga telah berhasil mendaftar untuk bantuan sosial. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah proaktif yang diambil sangat membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan.
