Pernyataan terbaru dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengenai dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengundang perhatian publik. Menurut Hasto, pengesahan RUU ini seharusnya dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 Desember 2026, sebagai langkah nyata dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.
Sikap PDIP yang mengusung semangat anti-korupsi ini sangat penting di tengah berbagai isu yang mencuat tentang penyalahgunaan kekuasaan. Hasto menjelaskan bahwa partainya memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, yang merupakan salah satu pilar perjuangan mereka sejak berdirinya.
“Kita sebagai PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendorong undang-undang ini, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset,” ujar Hasto di sebuah acara di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa PDIP ingin menjadi garda terdepan dalam kampanye anti-korupsi yang sedang bergulir di masyarakat.
Pentingnya Pengawasan dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam pernyataannya, Hasto juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi RUU Perampasan Aset. Dia memperingatkan bahwa kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang ini harus dikelola dengan bijaksana.
“Ketika sebuah undang-undang begitu kuat, tanpa pengawasan yang baik, ada risiko penyalahan kekuasaan,” tegas Hasto. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat untuk memberantas korupsi sangat baik, proses pengawasan yang lemah dapat berujung pada masalah baru.
Hasto mengingatkan kontroversi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan di kalangan aparat hukum. Temuan emas dan kekayaan berlebih di rumahnya menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup untuk menghentikan tindakan korupsi.
Komitmen Bersama dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut Hasto, untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan komitmen dari seluruh lini, mulai dari penyelenggara negara hingga masyarakat sipil. Hal ini mencakup partai politik, tokoh agama, dan lembaga masyarakat yang perlu bersinergi dalam mendorong pemberantasan korupsi.
Hasto menekankan bahwa PDIP telah melakukan kajian menyeluruh dan mempersiapkan konsep khusus yang akan diusulkan di DPR RI terkait RUU Perampasan Aset. Salah satu fokus dari kajian tersebut adalah untuk membangun mekanisme kontrol guna mencegah penyalahgunaan wewenang di kalangan penegak hukum.
“Pengaturan mekanisme kontrol sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus seperti yang dialami oleh Febrie, serta dugaan keterlibatan hakim, jaksa, dan politisi dalam tindak pidana korupsi,” tambah Hasto. Kritik tajam ini menunjukkan bahwa partai ingin memastikan adanya langkah nyata untuk mengatasi akar masalah yang ada.
Pengesahan RUU Perampasan Aset: Harapan atau Janji Kosong?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah berkomitmen untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji ini dirilis bersamaan dengan aksi demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut pengesahan RUU tersebut.
Kedudukan DPR yang berjanji untuk meneken surat perjanjian menunjukkan keseriusan dalam menanggapi tuntutan masyarakat. Dalam surat perjanjian tersebut, pimpinan DPR siap mundur baik dari jabatan maupun keanggotaan jika mereka gagal memenuhi janji ini.
Namun, harapan masyarakat akan pengesahan RUU Perampasan Aset sering kali diwarnai skeptisisme. Banyak yang bertanya-tanya apakah DPR benar-benar akan menjalankan komitmen ini atau hanya sekadar memberikan janji tanpa tindakan nyata.
